News

Nasir: Ormas Diduga Lakukan Intimidasi di Pilkada, Kapoldasu Diminta Tindak Tegas!

FaseBerita.ID – Anggota DPR RI Muhammad Nasir yang sengaja melakukan pengawasan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun, menemukan adanya dugaan kecurangan, yakni berupa intimidasi untuk memilih salah satu pasangan calon (paslon) yang dilakukan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) kepada masyarakat.

Menurut Nasir, Jumat (11/12/2020) intimidasi itu dilakukan hampir di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga membuat masyarakat merasa takut.

“Laporan yang kita terima dari masyarakat, saat Pilkada di Simalungun, adanya dugaan intimidasi untuk mendukung salah satu calon yang dilakukan oleh salah satu ormas kepada masyarakat di TPS. Hal ini tentunya merugikan calon lain,” terang Nasir.

Masih menurut Nasir, dugaan intimidasi tersebut tak hanya dilakukan di satu TPS, melainkan di banyak TPS.

“Beberapa anggota ormas hadir ke TPS dengan menggunakan seragam ormasnya, dan berjaga-jaga di TPS. Beberapa masyarakat menyebutkan adanya seperti intimidasi yang dilakukan, sehingga membuat masyarakat tidak nyaman saat melakukan pemilihan suara,” jelasnya.

Padahal, lanjut Nasir, seharusnya yang melakukan pengawasan dan penjagaan di TPS bukan ormas, melainkan TNI, Polri, dan Bawaslu.

“Bukan tugas ormas berjaga-jaga di TPS. Itu tugas TNI, Polri, dan Bawaslu,” sebutnya.

Untuk itu Nasir meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) agar menuntaskan aksi premanisme tersebut sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

“Jangan hanya stiker saja yang dilakukan Kapolda Sumut! Kapolda harus tindak tegas preman-preman yang merusak demokrasi kita! Tangkap itu ormas-ormas karena sudah meresahkan masyarakat!” tegasnya.

Nasir juga menyebutkan hal ini merupakan pelanggaran serius dalam proses Pilkada, sehingga dia merasa calon yang ‘dilindungi’ oleh ormas mesti didiskualifikasi oleh KPU serta Bawaslu, dan dilakukan Pilkada ulang.

Bawaslu RI juga diminta Nasir untuk tegas terhadap anggota-anggota Bawaslu Simalungun yang membiarkan atau berkolaborasi dengan ormas-ormas tersebut.

“Bawaslu RI juga harus tindak tegas anggota-anggota Bawaslu yang membiarkan ataupun bekerja sama dengan ormas-ormas itu!” tutupnya. (rel)

iklan usi