News

Nasdem dan PKPI Menggugat ke MK

Dugaan Penggelembungan Suara

FaseBerita.ID – DPP Partai Nasdem dan PKPI mengajukan gugatan atas keputusan KPU Kota Siantar dan KPU Kabupaten Simalungun atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019.

Partai Nasdem Siantar yang dipimpin Frans Herbert Siahaan, melalui DPP melayangkan gugatan ke MK perihal permohonan pembatalan Keputsan KPU Nomor 987/PL.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang hasil Pemilu 2019 pada 21 Mei 2019 lalu.

Dalil yang diajukan Partai Nasdem, terkait perbedaan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian tingkat DPRD Kota Siantar.

Menurut Nasdem Kota Pematangsiantar, terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 27 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara sebanyak 33 (tiga pukul tiga) suara.

Hal itu dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model c1-DPRD Kab/Kota dengan Model DAA1-DPRD kab/kota Pematangsiantar. Adapun model C1-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 0 (nol) suara. Namun model DAA1-DPRD Kabu/Kota tertulis sebanyak 33 suara.

Partai Nasdem selaku pemohon baru mengetahui adanya dugaan penggelembungan suara kepada Partai Hanura sebesar 33 suara pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Pematangsiantar.

Adanya temuan ini, Nasdem Siantar telah menyurati Bawaslu Kota Pematangsiantar untuk menunjukkan foto lembar plano TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara.

Nasdem Siantar juga menambahkan, dengan terjadinya dugaan penggelembungan suara ini, maka Partai Nasdem dirugikan dengan kehilangan kesempatan menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pematangsiantar.

Terpisah, Anggota KPU Siantar Kristian Panjaitan mengatakan, pihaknya masih menunggu informasi dari KPU RI.
“Kita tunggulah surat mereka (KPU RI). Kalau memang ada dimasukkan gugatan ke MK, maka KPU yang bersangkutan akan diberitahu,” ujarnya. (pra/esa)