News

Model Sekolah di Zona Hijau Murid Bakal Dikurangi Separuh?

FaseBerita.ID – Model pembelajaran bagi siswa di sekolah di tengah pandemi Covid-19, sedang digodok Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut untuk diterapkan di era New Normal (pola hidup normal baru).

Gambarannya, kegiatan belajar kembali dilanjutkan namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Tahap pertama, model belajar tatap muka mungkin akan diberlakukan di 15 kota/kabupaten di Sumatera Utara yang masuk zona hijau, yaitu tidak/belum memiliki kasus penularan Covid-19.

“Rencananya, aktivitas belajar mengajar di sekolah tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jumlah murid per kelas dikurangi separoh. Tetapi ini masih dibahas dan hasilnya belum final. Pelaksanaannya kapan? Masih menunggu keputusan gubernur. Yang pasti saat ini sekolah belum dibuka,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Whiko Irwan menjawab Sumut Pos (Grup Koran Ini, red), Jumat (5/6) lalu.

Rekan Whiko sesama jubir GTPP Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah, mengemukakan pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut soal aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun di perguruan tinggi dari pemerintah pusat.

“Kita tunggulah petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini Sumut masih masa transisi, dari tanggap darurat menuju normal baru,” katanya.

Pemprov Sumut sendiri masih menggodok konsep kenormalan baru, agar penerapannya nanti dapat berjalan sesuai rencana. “Saya sendiri juga belum tau seperti apa konsepnya. Ini sedang dibahas, apakah ke depan New Normal diterapkan bagi anak sekolah kembali belajar di sekolah, terutama yang berada di zona hijau, belum sampai sejauh itu gambarannya setau saya,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemprov Sumut menggelar rapat untuk mengkaji dan menggodok draf aturan dan kebijakan terbaik untuk pelaksanaan normal baru di Sumut. Pengkajian draf dipimpin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan. Rapat dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah dan Sekdaprovsu R Sabrina, mewakili unsur Forkopimda Sumut, Tim GTPP Covid-19 Sumut, pakar kesehatan, akademisi, dewan riset dan ahli ekonomi.

“Sampai 13 Juni, kita mengkaji draf termasuk 33 kabupaten/kota karena perlakuan di tiap tempat itu berbeda-beda. Ada kabupaten/kota yang statusnya masuk zona merah, ada kuning, ada hijau. Hari ini kita susun draf dengan berbagai pakar untuk kita presentasikan ke DPRD, setelah disetujui kita ajukan ke menteri kesehatan,” kata Edy.

Ke-15 daerah zona hijau di Sumut yakni Nias Barat, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Gunungsitoli, dan Nias Selatan.

Jika konsep itu nanti disetujui untuk diberlakukan di Sumut, maka draf tersebut akan menjadi aturan yang harus dipatuhi pada masa New Normal. Salahsatu aturan yang paling penting dipertimbangkan adalah terkait pendidikan, khususnya terkait sistem dan model pembelajaran bagi siswa.

“Bagi saya, permasalahan anak sekolah ini yang paling penting, karena ini menyangkut kesehatan dan keamanan anak-anak kita. Harus kita pikirkan bagaimana sistem yang cocok, pendidikan tetap jalan tapi juga bisa melindungi anak-anak kita,” kata Gubsu Edy.

Selain penyelenggaraan pendidikan dan sekolah, beberapa hal yang juga dibahas antara lain pengendalian pasar dan mal, kegiatan kebudayaan, olahraga, balai pertemuan dan kegiatan sosial lainnya.

Beberapa masukan yang disampaikan peserta rapat terkait pendidikan yakni, agar Sumut kembali tetap menyelenggarakan aktivitas pendidikan, namun dengan berbagai ketentuan. Seperti, penerapan protokol kesehatan yang ketat, pemberlakuan jadwal dengan mengurangi jumlah hari masuk sekolah, penyemprotan disinfektan secara rutin di sekolah, pengadaan rapid test untuk murid, para guru, dan lainnya. Pertimbangannya, pendidikan tak mungkin berhenti hingga vaksin ditemukan.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut, Dian Armanto, menyampaikan perguruan tinggi swasta saat ini masih menunggu aturan Kemendikbud untuk pelaksanaan kenormalan baru. “Seandainya kita perlu uji coba di daerah-daerah yang punya PTS, kami siap membantu,” ujarnya.

Wagubsu Musa Rajekshah, sebelumnya meminta masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19, terutama menjelang penerapan kehidupan normal baru. Dikatakannya, saat ini merupakan masa transisi dan sedang dilakukan pembahasan serta kajian sejauh mana kesiapan seluruh elemen masyarakat memulai aktivitas di tengah pandemi.

“Kita tidak bisa berpangku tangan dan berdiam diri. Kita harus beraktivitas walaupun saat ini wabah virus corona belum usai, dan kita tidak tahu sampai kapan. Intinya, dunia usaha harus berjalan dengan protokol kesehatan,” katanya.

Beberapa tempat dilihatnya telah beraktivitas sebagaimana biasa, meskipun belum sepenuhnya. Ia menilai, masyarakat tidak bisa disalahkan, terutama mereka yang mendapatkan penghasilan harian. Karenanya, warga diminta disiplin menjalankan protokol kesehatan serta tidak takut memeriksakan kesehatan ke rumah sakit, puskesmas atau klinik.

Terkait sektor pendidikan, Musa menekankan bahwa untuk tingkat SMA/SMK sederajat, hingga kini belum ada keputusan membuka kembali sekolah. Seiring langkah itu, disiapkan strategi yang mendukung proses belajar mengajar melalui sistem jarak jauh atau daring, melalui kerja sama dengan penyedia layanan (provider).

“Untuk transportasi, bus yang beroperasi di dalam Sumut tidak dibatasi. Sementara yang dari luar, akan diperiksa perihal dan tujuannya apa. Sejauh ini untuk distribusi logistik tetap berjalan,” kata pria yang akrab disapa Ijeck itu.
Kepada dunia usaha, diimbau untuk memikirkan hal kreatif melalui teknologi komunikasi yang modern saat ini, sehingga perekonomian bisa berjalan tanpa harus bertatap muka langsung. Ia meyakinkan masyarakat, bahwa pemerintah sangat memikirkan kelangsungan hidup warganya.

“Yang terpenting protokol kesehatan tetap dijalankan dengan disiplin. Semoga tidak ada penambahan massif. Jika masih ada (pasien positif Covid-19), semoga semuanya bisa sembuh,” katanya.

Total 102 Zona Hijau

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Kemendagri), Safrizal, mengatakan, hingga saat ini masih terdapat 85 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona merah penularan Covid-19.

“Terdapat 85 kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi (penularan Covid-19) atau zona merah dan 180 kabupaten/kota yang berisiko sedang atau berwarna oranye,” ujar Safrizal dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (5/6). Kemudian, ada juga 139 kabupaten/kota berisiko rendah atau kuning.

Selanjutnya, terdapat 102 kabupaten/kota di zona hijau yang artinya tidak memiliki atau belum memiliki kasus penularan Covid-19. Dia memastikan, daerah yang masuk zona hijau telah siap menuju pelaksanaan tatanan baru (kenormalan baru). “102 kabupaten/kota yang sudah siap menuju pelaksanaan tataran baru, “ ungkap Safrizal.

Sementara itu, terhadap daerah-daerah yang masuk zona merah, oranye dan kuning diminta melakukan melakukan evaluasi data-data secara periodik. “Mereka juga diminta meningkatkan kesiapan daerahnya. Dan terus menerus memperkuat rencana mitigasi untuk tranmisi dan penyebaran virus serta mewaspadai adanya gelombang kedua,” jelas Safrizal.

Pasalnya, kata dia, di tiap-tiap daerah terkadang mengalami kenaikan atau penurunan data kasus Covid-19. Sehingga, pemerintah daerah setempat diminta terus melakukan penguatan pencegahan penularan. “Juga dilakukan testing yang masif dan agresif, tetap melakukan tracing dan melakukan perlindungan dengan kelompok rentan, penyandang disabilitas, orang tua, perempuan, dan anak-anak,” tambah Safrizal. (prn/deo/kps/net/smg)

USI