News

MK Putuskan Sengketa Pilkada Madina

 Pemungutan Suara Ulang  di 3 TPS

MADINA,FaseBerita.ID- Perselisian Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2020, akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Senin (22/03/2021) sore.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman, MK memerintahkan KPU Kabupaten Madina untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun TPS yang diperintahkan untuk dilakukan PSU itu yakni, TPS 001 yang berada di Desa Bondar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi. Seterusnya, TPS 001 dan TPS 002 yang berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal agar melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara di 1 TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara,” kata Majelis Hakim MK Anwar Usman, saat membacakan amar putusan, yang di saksikan melalui akun youtube Mahkamah Konstitusi RI, Senin (22/03/2021) sore.

“Dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini,” timpal Anwar Usman yang juga menjabat sebagai Ketua MK Republik Indonesia (RI) saat ini.

Selain memerintahkan untuk melakukan PSU di tiga TPS, MK juga memerintahkan, KPU Mandailing Natal agar merombak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tiga TPS yang bakal dilakukan PSU.

“Salah satu alasan pengulangan pemilihan suara adalah telah terjadi pencoblosan surat suara di meja KPPS oleh ketua dan anggota PPS. Selain itu, ada penggelembungan suara. Hal ini mencederai prinsip demokrasi dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujar Anwar Usman.

Informasi dihimpun, pasangan nomor urut satu Sukhairi-Atika sebelumnya melakukan gugatan PHP ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 Dahlan-Aswin.

Dugaan kecurangan yang dimaksudkan dilakukan oleh pasangan Dahlan-Aswin antara lain, soal waktu penyaluran bantuan BLT DD yang dianggap untuk memenangankan pasangan Dahlan-Aswin.

Seterusnya, mengenai adanya pengelembungan suara melalui kecamatan dengan melibatkan ASN,  adanya kecurangan pada sejumlah TPS dan soal mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution yang dianggap bertentangan dengan aturan Pilkada. (Mag01/fabe)

 

USI