News

MK Menerima 135 Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada 2020

FaseBerita.ID – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan mendapat pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pengamanan ini diberikan sebagai langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk pengamanan gedung MK.

“Obyek lain yang terlibat dengan MK pun kita amankan termasuk juga hakim, kediaman hakim, beserta keluarganya, ini pun menjadi prioritas pengamanan Polri,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam konferensi pers, Selasa (5/1).

Ia meyakini situasi pengamanan nanti bisa ditangani bersama dengan instansi terkait.

Selain itu, Rusdi berharap pengamanan ini juga bertujuan agar hakim bisa menjalankan tugasnya.

Di samping itu, pihaknya juga berharap hakim yang ditugaskan untuk memimpin persidangan sengketa hasil Pilkada bisa mengambil keputusan seadil-adilnya.

“Diharapkan dengan diamankan semuanya hakim yang menyidangkan sengketa Pilkada ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tentunya dapat memutuskan sengketa Pilkada dengan seadil-adilnya,” kata dia.

Sementara itu, sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mulai digelar Mahkamah Konstitusi pada 26 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

“Sidang perdana pada tanggal 26 Januari 2021,” ujar Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono di Jakarta, Selasa (5/1), seperti dikutip dari Antara.

Sidang pada tanggal 26-29 Januari 2021 beragendakan pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.

Pada sidang pendahuluan itu, pihak terkait pun akan ditetapkan oleh majelis hakim.

Selanjutnya, pada 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengadendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Sidang pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 15-16 Februari 2021 dan 19-24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.

Fajar Laksono menuturkan bahwa sidang secara daring seperti sidang pengujian undang-undang tetapi tidak tertutup untuk dilakukan sidang secara langsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Secara umum sama, tidak tertutup kemungkinan sidang luring tentu dengan prokes yang ketat, bergantung pada majelis hakim nantinya,” katanya.

Untuk memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi, pengunjung harus menunjukkan hasil tes swab antigen dengan hasil negatif, memakai masker, bersuhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celsius serta hanya memiliki waktu audiensi selama maksimal 30 menit.

Adapun Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 135 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 114 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota. (int/fabe)