News

Merdeka! Bukit Kijang akan Dialiri Listrik: PT Lonsum Bersedia Tak Minta Kompensasi

ASAHAN, FaseBerita.ID – Harapan masyarakat Dusun III Bukit Kijang Desa Gunung Melayu Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan untuk dapat menikmati listrik akan segera terwujud.

Asa itu semakin terang saat tercapainya kesepakatan antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Asahan lewat perundingan bersama manajemen PT Lonsum beserta PLN, pada Kamis (22/8/2019) di kantor Bupati Asahan.

PT Lonsum akhirnya lunak dan tak menuntut kompensasi ganti rugi lahan yang dibebankan ke APBD Kabupaten Asahan.

Adapun kesepakatan dalam perundingan itu diantaranya, PT Lonsum sepakat untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik dan PLN akan segera meninjau lokasi dalam waktu dekat untuk survei pembangunan jaringan instalasi listrik.

Plt Bupati Asahan Surya menyebutkan dari pertemuan itu PT Lonsum telah bersedia menindaklanjuti dan tidak ada meminta ganti rugi. Mereka akan menyalurkan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk menyelesaikan masalah listrik tersebut.

“Hasilnya positif, semua pihak dari Forkopimda Asahan dan perusahaan sepakat permasalahan di Bukit Kijang harus segera teratasi,” kata Surya.

Terkait kemunculan permintaan ganti rugi aset berupa penebangan 288 pohon milik perkebunan PT Lonsum karena bakal terdampak pembangunan jaringan PLN, Surya mengaku hal itu terjadi karena adanya kesalahan komunikasi.

“Semua hanya miss komunikasi. Kami akan perbaiki administrasi yang dibutuhkan. Sehingga pihak Lonsum akan menindaklanjuti kepada pemegang saham. Intinya secepat mungkin persoalan ini akan teratasi dan warga di Bukit Kijang bisa menikmati listrik dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang PT Lonsum Medan Indra Febriadi menjelaskan bahwa perusahaan sangat peduli dengan keadaan masyarakat yang ada di sekitar perkebunan PT Lonsum.

Menurut Indra, pihakya hanya menjalankan UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sesuai saran dari Komisi A DPRD Asahan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada tahun 2018 lalu.

“Ketika itu DPRD Asahan menyetujui adanya kompensasi tentang pohon yang akan ditumbangkan. Jadi itu saya kejar. Komunikasi di RDP itu saya tindaklanjuti. Setelah dihitung diketahui perhitungan ganti rugi sebesar Rp 611 juta,” ungkap Indra. (per/rah)

USI