News

Menanti Pemekaran Sumatera Tenggara

SIDIMPUAN, FaseBerita.ID – Rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) yang meliputi Lima Kabupaten dan Kota di Tabagsel (Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara) kembali digulirkan. Banyak masyarakat dari segala lapisan mendesak agar hal itu segera terwujud.

Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Khoiruddin Nasution, Ketua Fraksi Demokrat ini mengucapkan terimakasih atas support yang diberikan Gubsu dan Ketua DPRD Sumut untuk menerbitkan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

“Namun kalau moratorium pemekaran belum dicabut oleh pemerintah pusat, hal ini akan berarti sia-sia. Kemudian beberapa tahun yang lalu ada lima kesalahan dan atau kekurangan administratif dari usulan pemekaran Propinsi Sumatera Tenggara. Apakah hal ini sudah direvisi oleh semua kepala daerah se-Tabagsel dan juga Ketua DPRD setabagsel juga,” ungkapnya, saat ditanyai mengenai tanggapan mengenai isu desakan pembentukan provinsi tersebut, Senin (24/6/2019).

Menurut Khoir, mengikuti perkembangan fiskal dari beberapa media nasional sesuai dengan pernyataan Menkeu RI, kondisi keuangan negara saat ini defisit.

“Saya jadi pesimis pemerintah pusat mencabut moratorium tersebut, karena akan menambah pembebanan anggaran bagi pusat. Tapi kita lihat saja dahulu. Kalau niat pemekarannya sih bagus, dan harus kita dukung penuh,” katanya.

Persyaratan administratif, ujar Khoir, juga harus diperbaiki oleh seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se-Tabagsel. “Itu dulu yang harus diperbaiki. Masing-masing DPRD harus membuat hasil Rapat Paripurnanya,” ucapnya.

Dia juga menilai, hal itu masih butuh waktu yang panjang. Apalagi, untuk Tahun 2020 nanti akan ada dua Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada.

“Karena tahun depan juga akan Pilkada di beberapa daerah di Tabagsel. Menurut saya lebih baik dibuka pemerintah pusat dulu moratorium tersebut barulah kita mengajukan permohonan atau rekomendasi,” tukasnya dan agar tidak ada kesan pribadi bagi kepala daerah yang akan habis masa jabatannya.

Tanggapan lainnya juga disampaikan Rusydi Nasution, Caleg terpilih dari Partai Gerindra untuk DPRD Kota Padangsidimpuan ini mengatakan, proses pemekaran telah lama dimulai. Dan masyarakat telah memberikan amanah dan harapannya kepada anggota DPRD, DPR serta tokoh-tokoh Tabagsel, baik yang di daerah dan di jakarta. Tujuannya, agar memperjuangkan Provinsi Sumatera Tenggara dapat segera terbentuk.

“Pemekaran ini diyakini akan dapat membangun daerah Tabagsel lebih optimal dan meningkatkan kesejahteraan banyak masyarakat. Dan meneruskan perjuangan para tokoh masyarakat yang menginisiasi pembentukan ini seperti Letjend (Pur) TNI Rivai Harahap dan Prof Dr Adnan Buyung Nasution,” ungkap Rusydi.

Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang telah mengapresiasi keinginan masyarakat ini.

“Mari bekerja sungguh-sungguh untuk muwujudkan provinsi baru yang telah lama kita idam-idamkan bersama,” pungkasnya.

Indar Sakti Tanjung, Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan ini juga sangat menyambut baik tentang pemekaran tersebut. “Pak Gubernur juga sudah tidak merasa keberatan. Berarti tergantung kepada kita di daerah yang menginginkan pemekaran tersebut,” ucap Indar.

Menyikapi hal itu, Indar mengajak kepada seluruh stakeholder untuk menyiapkan diri dengan segala aturan guna mendukung pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dapat segera terealisasi.

“Kita sangat setuju akan itu dan kita sangat berharap kepada seluruh kepala daerah yg terlibat dalam pemekaran itu untuk melakukan diskusi yang serius bagaimana untuk bisa mencari solusi terbaik,” dan mengaku senang jika Kota Padangsidimpuan menjadi Ibukota Provinsi.

Desakan yang kuat juga datang dari Ridwan Rangkuti, praktisi hukum ini menyampaikan, pemekaran Sumatera Tenggara sudah sangat mendesak untuk direalisasi. Karena semua persyaratan untuk berdirinya suatu propinsi sudah terpenuhi. Baik dari segi luas wilayah, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota, infrastruktur pendukung seperti jalan, bandara, menyusul pembangunan Bandara Bukit Malintang di Madina, Pelabuhan Palimbungan Natal, rumah sakit, dan kesiapan masyarakatnya.

“Dan lebih lagi telah mendapat dukungan penuh dari Pemprov Sumut dan DPRD Sumut. Jadi tidak ada lagu alasan yuridis, sosial, dan finansial yang dapat menghalangi pemekaran ini,” ujarnya dan menyebut tinggal menunggu sikap dan political will dari Pemerintah Pusat terutama Presiden Joko Widodo.

Ridwan mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah, karena menurutnya hal itu adalah amanat undang-undang yang harus disahuti oleh Pemerintah Pusat. Dan, untuk persyaratan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara adalah paling layak dan memenuhi syarat dibanding daerah lain yang mengajukan pemekaran propinsi.

“Kita mengharapkan pemerintah pusat agar menjadikan pemekaran Sumatera Tenggara menjadi program kerja prioritas. sehingga Propinsi Sumatera Tenggara segera terwujud pada tahun 2020,” harapnya. (yza/smg)

USI