News

Media Didugat Karena Pemberitaan Covid-19: Begini Keterangan Saksi…

FaseBerita.ID – Ada Empat pihak tergugat imbas dari konferensi pers terkait warga Kota Padangsidimpuan yang positif Covid-19. Penggugat merupakan istri salahsatu warga yang positif dan merasa dirugikan atas pemberitaan itu. Dan sidang Jumat (4/12) di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan merupakan agenda saksi tergugat media massa.

Selain media massa berbasis online waspada.id dan PT Waspada Medan Indonesia. Penggugat juga menggugat Wali Kota Padangsidimpuan, Kadis Kesehatan dan Kadis Kominfo.

Dalam sidang gugatan perdata beragenda pemeriksaan saksi dari PT. Waspada Medan Indonesia dan waspada.id, Majelis Hakim diketuai Hasnul Tambunan, dengan hakim anggota Prihatin Stio Raharjo dan Dwi Ari Mulyati, serta Panitera Pengganti Rabiul Awal Pohan.

Pada persidangan ini, kuasa hukum tergugat menghadirkan dua orang saksi, Manaon Lubis dan Khairul Arif Nasution, Yakni dua di antara wartawan yang hadir dalam konfrensi pers digelar Gugus Tugas PP Covid-19 dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan pada 16 Juni 2020 lalu, yang kemudian dijadikan dasar gugatan.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum dan majelis hakim, saksi Khairul Arif menceritakan, saat itu konferensi pers seharusnya digelar pukul 14.00 WIB. Namun molor sekira satu jam, karena menurut informasi tiga narasumber sedang berkoordinasi dengan Kapolres Padangsidimpuan.

Karena salah seorang dari tiga pasien positif Covid-19 adalah anggota Polri. Selain itu, Kapolres AKBP Juliani Prihartini juga seorang Wakil Ketua pada Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Padangsidimpuan.

Usai berkoordinasi dengan Kapolres, selanjutnya Kadis Kesehatan Sopian Subri, Kadis Kominfo Islahuddin dan Sekretaris Gugus Tugas PP Covid-19 Ali Ibrahim Dalimunthe menggelar konfrensi pers di aula kantor Wali Kota Kots Padangsidimpuan.

“Mereka bertiga menjadi narasumber dalam konferensi pers itu. Sedangkan Wali Kota Sidimpuan sejak awal sampai akhir konferensi pers sama sekali tidak pernah hadir di sana,” jelas Khairul Arif.

Kemudian menjawab pertanyaan kuasa hukum, Khairul Arif mengatakan bahwa dalam konferensi pers itu dijelaskan ada tiga warga Padangsidimpuan yang positif Covid-19. Narasumber hanya menyebut inisial dan bukan nama lengkap. Dia hanya ingat, satu di antaranya berinisial RL dan anggota Polri.

Usai konferensi pers, Khairul Arif lalu mengkonfirmasi Kapolres Padangsidimpuan lewat telepon WhatsApp. Mempertanyakan kebenaran apakah RL anggota Polri, dan dijawab benar. “Ibu Kapolres Sidimpuan membenarkan RL itu anggota Polri dan bertugas di Polres Padangsidimpuan,” kata Kahirul Arif.

Pertanyaan ini diulangi dan kembali dipertegas hakim anggota Dwi Sri Mulyati. Saksi Khairul Arif kembali menjelaskan jawaban yang sama. “Ya ibu Kapolres membenarkan RL anggota Polri,” jelasnya.

Sebelumnya, saksi Manaon Lubis juga menjelaskan bahwa dia hadir pada konferensi pers tersebut.

Ditegaskannya, Wali Kota Padangsidimpuan sebagai tergugat I dalam gugatan ini sama sekali tidak pernah hadir dalam konferensi pers itu.

Ketika ditanya apakah satu pemberitaan bisa dimuat dengan sumber datanya dari sosial media, Manaon menegaskan boleh. “Jika itu berita kejadian dan menyangkut halayak ramai, maka boleh dan sah-sah saja,” tegasnya.

Sebagai pendekatannya, Manaon mencontohkan status twiter Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang sering dijadikan sebagai sumber berita oleh berbagai media massa.

Dalam kesaksiannya, Manaon Lubis yang sudah mengantongi kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama dan pemilik serta pimpinan surat kabar dan media online itu menjelaskan, pers bekerja untuk orang banyak dan dilindungi UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.

“Seharusnya, setiap keberatan atas satu pemberitaan media, menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam UU tentang Pers. Yakni hak jawab dan hak koreksi, selanjutnya jika belum puas silahkan laporkan ke Dewan Pers. Jika direkomendasikan pidana atau perdata, barulah dilapor atau digugat,” jelas Manaon.

Majelis hakim kemudian menunda sidang sampai Selasa (8/12) depan dengan agenda konklusi atau kesimpulan.
Di luar ruang persidangan, kuasa hukum tergugat Romi Iskandar Rambe, Rafidah dan Nuh Reza Syahputra menjawab wartawan mengatakan, menurut fakta sidang dan analisa mereka sampai saat ini gugatan penggugat belum bisa dibuktikan.

Sementara Sukri Falah Harahap dari PT. Waspada Medan Indonesia dan waspada.id dimintai keterangannya mengatakan, saat ini kekuatan UU No.40 tahun tentang Pers sedang diuji di Kota Padangsidimpuan.

“Kita wartawan bekerja dilindungi undang undang, dan saya percaya pihak penggugat mengetahui itu. Hari ini kami yang digugat, besok-besok bisa jadi media kawan-kawan yang digugat atau dilaporkan. Mari kita sikapi ini sesuai pendapat dan pemaknaan masing-masing,” jelasnya.

Harian Metro Tabagsel mencoba konfirmasi kepada Kuasa Hukum Penggugat, terkait apa dasar atau yang mendorong untuk menggugat media?

Kuasa Hukum Penggugat Abdul Rozaq Harahap, mengatakan, dasarnya adalah pemberitaan konferensi pers 3 pasien positif covid-19 warga Sidimpuan tanggal 16 Juni 2020 yang dilakukan GTPP C-19 KOTA Padangsidimpuan dan Pemberitaan tanggal 19 Juni 2020 tentang Kontak Erat Pasien positif Covid-19 berkeliaran.

“Tidak dilakukan konfirmasi kebenaran video yang di upload oleh Dahlia Meri diberanda fb nya atau tidak dilakukan konfirmasi kepada penggugat atau keluarganya,” jelasnya.

“Ada. Identitas data pasien suami Penggugat selaku pasien Covid-19 diketahui oleh publik. Penggugat mengalami kerugian usahanya dan keluarga penggugat dikucilkan oleh masyarakat,” tuturnya. (bsl/san)

USI