News

Masyarakat Kisaran Menilai Dana PKH Tidak Tepat Sasaran

FaseBerita.ID – Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) ini dinahkodai oleh Menteri Sosial RI yang pastinya juga dijalankan oleh Dinas Sosial disetiap daerah melalui Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH).

Pastinya PKH menjadi harapan besar kepada keluarga miskin atau keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkannya. Untuk itu besar harapan masyarakat agar PKH dikucurkan tepat sasaran.

Akan tetapi PKH juga menjadi keluhan terhadap masyarakat kurang mampu atau miskin yang tidak mendapatkan.

Salah satunya adalah Muhammad Fauzi (36), warga Jalan Sei Kopas, Lingkungan II, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Fauzi yang pekerjaannya serabutan merasa kecewa kepada PPKH, sebab menurutnya PKH dikucurkan tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ayah dari tiga anak dengan penghasilan yang menurutnya di bawah keperluan rumah tangga itu sangat berharap dana PKH benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya lihat dana PKH ini tidak sesuai, menurut saya orang yang jelas mampu dapat, namun kami tidak dapat. Bahkan ada lagi warga yang lebih susah lagi dari kami tak dapat juga,” beber Fauzi.

Kemudian warga lainnya yang beralamatkan sama bernama Ferizal juga mengeluhkan hal yang sama.

Ayah lima anak itu hanya berpenghasilan Rp800ribu per bulan namun tak juga mencicipi dana PKH.

Selanjutnya dari keterangan seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) Kelurahan Kisaran Barat mengaku tidak mengetahui siapa saja warga nya yang mendapatkan dana PKH.

“Saya tidak tau, karena orang PPKH masuk ke lingkungan kami pun gak ada kordinasi dengan kami,” ucap salah satu Kepling yang dibenarkan Kepling lainnya.

Ditempat yang sama, Plt Lurah Kisaran Barat Mhd Dian juga mengaku tidak memiliki data warganya yang menjadi penerima PKH.

“Saya tidak tau siapa saja yang menerima PKH, datanya tidak ada sama saya. Karena PPKH nya tidak ada memberikan kepada saya dan pihak saya. Seharusnya data itu ada sama kami, tapi nyatanya tidak ada,” jelas Lurah Kisaran Barat.

Di tempat yang berbeda, PPKH Kisaran Barat Serly Batubara dan Sridayani saat ditemui kru media ini di Kantor Camat Kisaran Barat yang dihadiri Camat Kisaran Barat, Lurah Kisaran Barat dan beberapa masyarakat Kisaran Barat pada Rabu, (8/4) mengaku bahwa data penerima dana PKH sudah terdaftar dari pusat.

“Untuk bantuan seperti PKH, KIS, KIP, listrik bersubsidi dan bantuan sosial lainnya itu sudah ada datanya dari pusat. Setelah kita upayakan pengajuan penerimaan PKH lalu yang menyeleksi itu adalah pusat, bukan kami dan kami pun tidak tahu siapa yang akan mendapatkan dana itu. Kami tahu nya setelah data itu dikirim kepada kami,” jelas Serly dan Sridayani.

Serly mengaku bahwa masyarakat yang tadinya dapat dana PKH kemudian saat ini sudah memiliki perekonomian cukup atau lebih maka masyarakat tersebut akan digraduasi dengan melaporkannya kepada kapling dan lurah setempat untuk cek kekayaannya.

“Dari hasil survey kami masyarakat penerima dana PKH belum ada yang sejahtera. Kalaupun ada masyarakat penerima PKH yang sudah mampu kami akan kordinasikan kepada lurah,” jelasnya.

Pernyataan tersebut dibantah oleh salah satu warga Kisaran Barat bernama Budi Hermansyah yang pada saat itu Hadir di Kantor Camat. Ia mengatakan bahwa saat ini penerima bantuan PKH tidak tepat sasaran karena ada juga beberapa masyarakat yang mampu bahkan memiliki rumah yang cukup megah masih mendapatkannya sementara banyak juga masyarakat kurang mampu namun tak mendapatkan PKH.

“Ada masyarakat di tempat kami sudah punya rumah besar dan bertingkat tapi masih dapat dana PKH. Sementara ada juga yang kurang mampu tapi tak dapat bantuan PKH,” tegas Budi.

Dengan adanya beberapa penjelasan, Camat Kota Kisaran Barat Agus JP mengaku bahwa Dinas Sosial lah yang punya wewenang, namun dalam hal ini ia mengatakan bahwa PPKH juga harus aktif dalam berkomunikasi dan berkordinasi dengan pemerintah setempat.

“Saya pinta dengan PPKH agar mengindahkan permintaan masyarakat. Saya tidak mau ada kelalaian dan ada terjadi permasalahan apalagi permasalahan bantuan di wilayah Kecamatan saya,” tegas Camat.

Agus meminta agar PPKH dapat bekerja sama dengan baik kepada instansi kelurahan dengan membangun komunikasi dan selalu berkoordinasi dengan baik. Menurutnya permasalahan masyarakat terutama permasalahan bantuan juga menjadi perhatian terhadap lurah dan kepling.

“Apabila ada masyarakat penerima yang saat ini perekonomiannya sudah bagus segera diganti dan kumpulkan seluruh pihak yang seharusnya dilibatkan seperti lurah, kepling dan lainnya,” tutur Agus. (bay/rah)

USI