News

Masyarakat Dipersilakan Gugat Perpres Kenaikan BPJS Kesehatan

JAKARTA, FaseBerita.ID– Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dinaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan itu pun menuai kritik dari banyak pihak di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19 ini.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan, pihaknya mempersilakan kepada masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk menggugatnya ke Mahkamah Agung (MA).

“Setiap warga negara berhak menggunakan hak-haknya termasuk juga mengugat kebijakan pemerintah melalui mekanisme MA,” ujar Abetnego kepada wartawan, Jumat (15/5).
Abetnego juga mengatakan, dirinya enggan bernadai-andai dengan keputusan MA terkait dengan kenaikan BPJS Kesehatan tersebut.

“Kalau misalnya pemerintah gagal lagi, atau artinya kami kalah. Itu nanti kami enggak mau berandai-andai dulu,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.
Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.

Sebelumnya, Keputusan pemerintah menaikkan kembali besaran iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020 dinilai bermasalah dari sisi materiil peraturan perundang-undangan. Besar kemungkinan Perpres ini akan bernasib sama dengan Perpres sebelumnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Okky Asokawati mengatakan, materi yang tertuang di Perpres Nomor 64/2020 secara substansial tidak berbeda dengan Perpres 75/2019 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Secara substansial, materi Perpes 64/2020 tidak jauh berbeda dengan Perrpes 75/2019 yang telah dibatalkan MA. Jadi, besar kemungkinan Perpes 64/2020 akan dibatalkan MA,” ujar Okky kepada wartawan, Jumat (15/5).
Menurut Okky, perbedaan Perpres 64/2020 dengan Perpres 75/2020 hanya menunda kenaikan pembayaran khususnya di kelas III pada awal tahun 2021. Padahal, MA dalam putusannya membatalkan norma di Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 75/2019.

“Nah di Pasal 34 ayat (1) Perpres 64/2020 hakikatnya sama dengan norma yang dibatalkan oleh MA. Norma saat ini hanya menunda kenaikan kelas III hingga awal tahun 2021. Adapun kelas II dan kelas III hanya dikurangi Rp.10.000 dari rencana sesuai Perpres 75/2019 dan efektif pada awal Juli mendatang,” katanya.

Okky mengingatkan, salah satu pertimbangan hakim MA dalam putusan atas pembatalan norma di Perpres 75/2019 karena terdapat kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga serta kemampuan warga negara yang tidak meningkat.

“Dari pertimbangan hakim ini saja, penyusunan Perpres 64/2020 ini tampak gagal paham dalam memahami pertimbangan dan putusan MA,” ungkapnya.

Berikut rinciannya:

1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.
2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.
3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.(jp/fi)