News

Masyarakat 8 Desa vs PT PHS: Lanjut Sidang Mediasi

FaseBerita.ID – Masyarakat 8 desa kecamatan Sosa Timur, Padang Lawas, Sumatera Utara yang menggugat PT Permata Hijau Sawit kembali berujung mediasi. Sidang kedua, Rabu (3/2) di Pengadilan Negeri Sibuhuan memutuskan sidang berlanjut 18 Februari mendatang untuk sidang proses mediasi.

Martua Gading Habonaran Daulay, kuasa hukum masyarakat 8 desa usai bersidang menyebutkan pihak tergugat pada sidang kedua ini kooperatif. Selain kuasa hukum, turut juga hadir mewakili kandir PHS.

“Mereka datang, mewakili kantor juga datang. Sidang dilanjutkan 18 Februari ini, sidang mediasi,” kata Martua Gading.

Baca juga: PT PHS Digugat Warga 8 Desa, Padang Lawas

Berdasarkan hasil sidang kedua ini, menurut kuasa hukum masyarakat yang juga ketua DPC Peradi Padang Lawas Raya ini, pihak tergugat telah bersedia memenuhi tuntutan masyarakat. Hanya saja, keputusannya tetap ada di pengadilan.

“Itu kan (mediasi) tandanya mereka siap. Kalaupun tidak sesuai harapan kita, artinya mereka siap berdamai dengan masyarakat. Dan keputusannya tetap ada di pengadilan,” tukas Martua Gading.

Sementara Raja Muda, selaku kepala desa papaso mewakili masyarakat 8 desa menegaskan akan menyambut iktikad baik perusahaan perkebunan tersebut. Hanya saja, tetap mengacu pada tuntutan masyarakat 8 desa, sebagai hak mutlak masyarakat.

Baca juga:

Lagi, Karyawan PT Permata Hijau Sawit Tewas: Tersengat Listrik di Pabrik

“Kalau sudah ada iktikad baik perusahaan akan kita sambut, tapi jangan berharap persoalan tuntas, jika hak yang menjadi tuntutan masyarakat 8 desa, tidak dipenuhi,” tegas Raja Muda.

Sayang, gugatan masyarakat ini tidak ada ditanggapi pihak perusahaan. Berkali-kali dihubungi, tidak ada jawaban.

Sebelumnya, diberitakan PT Permata Hijau Sawit (PT PHS) digugat warga 8 desa ke pengadilan negeri sibubuan. Gugatan perdata melawan hukum itu sudah dilayangkan 5 Januari 2020 lalu. Dan kemarin, Rabu (20/1) sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Sibuhuan.

Sayang, sidang perdana itu tidak dihadiri tergugat (PT PHS). Sidang ditunda, dan akan kembali memanggil tergugat.

Baca juga:

PT Permata Hijau Sawit Terkesan Tertutup terkait Karyawan Tewas di Kolam Limbah

“Sidang dilanjutkan pada 3 Februari mendatang,” kata Martua Gading Habonaran SH MH, kuasa hukum warga 8 desa.

Asisten kebun Papaso Bincar Siregar yang dihubungi mengaku bukan kewenangannya menerima gugatan tersebut. Dan itu merupakan kewenangan kantor direksi Medan. Mengingat gugatan itu ditujukan ke direktur di medan.

“Itu langsung ke kandir medan,” kata Bincar Siregar.

Sementara Edi Gusanto, mewakili Kandir Medan menyebutkan telah menyerahkan persoalan itu sepenuhnya kepada pengacara.

“Sudah diserahkan ke pengacara,” sebut Edi Gusanto lewat pesannya.

Gugatan warga 8 desa (Desa Rombayan, Gunung Inten, Sibodak Papaso, Muara Tige, Salambue, Papaso, Pagaran Baringin, dan Gunung Manaon) ini didasari lahan yang diserahkan kepada PT PHS sejak tahun 1992. Di tahun 1992, masyarakat delapan (8) Desa diwakili tokoh adat Papaso menyerahkan lahan berupa tanah adat seluas 1.217 Hektar dan 135 Hektar bentuk kemitraan kepada PT PHS untuk dijadikan Perkebunan Sawit.

Baca juga:

Jatuh ke Kolam Limbah Pabrik, Karyawan Permata Hijau Group Tewas

Namun hingga hari ini, belum ada realisasi PT PHS terhadap waega 8 Desa atas kewajiban pembangunan kebun kemitraan tersebut. Padahal, UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan telah mengamanatkan kewajiban pola 80 persen perusahaan dan 20 persen plasma (kemitraan).

Selain itu luas lahan milik PT PHS (Kebun Papaso) diduga berbeda dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit yang diserahkan warga. Berdasarkan hal tersebut, warga meminta untuk dilakukan pengukuran ulang.
Beberapa kali telah dilakukan mediasi antara warga dengan PT PHS (Kebun Papaso), melalui perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas. Namun tak kunjung menemukan hasil. (tan/fabe)