News

Masuk Satpol PP Disebut Bayar Rp30 juta

TANJUNGBALAI, FaseBerita.ID – Wahana Anak Pinggiran Indonesia (WAHAPI) Kota Tanjungbalai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Tanjungbalai menyikapi adanya indikasi tindak pidana korupsi,kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang dan kebijakan dari kepala satuan polisi pamong praja.

Perekrutan tenaga kerja kontrak di lingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengan cara meminta sejumlah uang kepada setiap calon tenaga kerja kontrak sebesar Rp30 juta dengan berbagai kesepakatan tertentu.

Dalam pertemun Rapat Dengar Pendapat, Ketua Wahapi Andrian Sulin mengatakan kepada sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ketua RDP, H Maralelo Siregar SH MNur Harahap, Hj Nessy, Syafril Maragolang di ruang aula berlangsung dengan berbagai argumentasi tanya jawabnya.Selasa, (25/6/2019).

Menurut Andrian Sulin SH, adanya bukti konkrit terkait penyimpangan tersebut menandakan lemahnya pengawasan dari pemerintah Kota Tanjungbalai kepada instansi dijajaran pemerintahan.

Penyampaian orasi aksi kami bahwa praktik pengutipan uang dan dugaan gratifikasi di instansi pemerintahan Kota Tanjungbalai dalam setiap perekrutan tenaga kerja kontrak maupun TKS sudah sangat sering terjadi.

Sulin menyebutkan,kuota untuk tenaga kerja kontrak tahun 2018 yang disahkan DPRD dan masuk dalam Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) hanya sebanyak 25 orang. Namun kepala satuan polisi pamong praja menerima dan meloloskan tenaga kerja kontrak sebanyak 37 orang.

“Kejanggalan ini dinilai sarat akan dugaaan penyimpangan kekuasaan,” ucap Sulin.

Ditegaskan lagi, kita meminta kepolisian Resort Tanjungbalai untuk membongkar dugaan suap dalam proses perekrutan Tenaga Kerja kontrak pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang diduga perorang nya masuk Rp30 juta.

Wahapi juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai untuk membentuk panitia khusus dan memanggil yang bersangkutan terkait video rekaman gratifikasi yang kami miliki antara calon tenaga kerja kontrak yang menyerahkan uang diduga bervariasi.

“Untuk itu,dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat ini, kita Meminta DPRD Tanjungbalai membatalkan SK pengangkatan tenaga kerja kontrak yang diduga penuh dengan indikasi suap sesuai bukti yang kami tunjukkan ini,” tegas Sulin kepada DPRD dalam RDP yang berlangsung.

H Maralelo Siregar SH bersama Tim Anggota DPRD dari hasil Rapat dengar pendapat menyebutkan inti mereka berjanji kan memanggil terlebih dahulu pihak kasatpol PP untuk menindak lanjutinya.

Sementara itu, Plt Kasatpol PP Tanjungbalai M Fatih Simamora belum dapat dikonfirmasi mengenai perekrutan tenaga kerja kontrak di instansinya. (ck04)