News

Massa Minta Pangulu Nagori Terpilih Naga Jaya I tidak Dilantik

Buka Kotak Suara dan Hitung Ulang yang Batal!

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Massa pendukung Suradi calon Pangulu Nagori Naga Jaya I, Kecamatan Bandar Huluan, berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Simalungun, di Pamatang Raya, Kamis (8/8/2019) sekira pukul 11.00 WIB. Mereka menuntut agar pangulu nagori terpilih tidak dilantik sebelum kotak suara dibuka dan surat suara dihitung ulang.

Massa yang dikomandoi koordinator aksi Jonni Pranata Damanik disambut Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) Simalungun Sarimuda Purba didampingi Asisten I Rizal Saragih dan dikawal Kapolsek Raya beserta puluhan polisi.

Jonni Damanik dalam orasinya meminta Bupati Simalungun, JR Saragih menunda pelantikan pangulu terpilih, membuka kotak suara, dan menghitung ulang kertas suara yang dianggap tidak sah atau batal.

Diutarakannya, pada pelaksanaan pemilihan pangulu, Rabu (12/6/2019) lalu, panitia menyatakan kertas suara yang terdapat dua coblosan, yakni satu di dalam kotak segi empat pada gambar, dan satu lagi di luar kotak tanda gambar, adalah batal.

“Kami meminta Bupati Simalungun perintahkan Panitia Pilpanag Kabupaten Simalungun untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara yang dinyatakan batal oleh panitia sebanyak 369 kertas suara,” serunya.

Jonni juga menegaskan, sebenarnya tuntutan mereka adalah ingin mendapatkan kepastian hukum tentang gugatan sengketa hasil Pilpanag Naga Jaya I yang digugat calon pangulu nomor urut 2 Suradi, 13 Juni lalu. Namun sampai sekarang belum ada jawaban.

“Kami meminta Bupati Simalungun menunda pelantikan Pangulu Naga Jaya 1 karena belum adanya kepastian hukum terhadap gugatan Calon Pangulu Naga Jaya I nomor urut 2,” pintanya.

Dijabarkannya, Panitia Pilpanag membatalkan suara sah berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Simalungun Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga di 369 surat suara yang dinyatakan batal, dominan ditemukan dua coblosan.

“Suara batal yang paling banyak di basis penggugat, sekitar 105 kertas suara. Padahal selisih suara penggugat dengan suara terbanyak nomor 4 atas nama Supriadi, hanya 24 suara. Suradi memeroleh 503, dan Supriadi 527,” sebutnya.

Hal yang mengherankan, sambung Jonni, pihaknya ada menerima surat pernyataan bermaterai 6.000 dari para saksi yang menyebutkan mereka tidak mengetahui petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Pemilihan Pangulu Nagori.

“Jadi kalau panitia bilang batal, mereka (saksi, red) mengiyakan saja. Karena mereka tidak mengetahui contoh-contoh kertas suara sah dan batal,” terangnya.

Kadis PMPN Simalungun, Sarimuda Purba mengatakan, pihaknya akan memanggil penggugat, Panitia Pemilihan Pangulu Nagori, Panwas, dan yang terkait lainnya untuk rapat di kantor Dinas PMPN.

“Baiklah, kami undang penggugat, juga Panitia, Panwas serta calon pangulu nomor urut 4 supaya kita rapat di Dinas PMPN, Senin mendatang,” janjinya.

Dari kantor bupati, massa melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Simalungun. Mereka meminta DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas sengketa tersebut. Di gedung DPRD, massa disambut Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba.

Johalim mengatakan, surat pengaduan yang diserahkan sebelumnya telah direkomendasi untuk ditindaklanjuti Dinas PMPN Simalungun.

“Aspirasinya sudah kita terima. Sebenarnya surat kalian juga sudah kita rekomendasikan untuk ditindaklanjuti Dinas PMPN. Saya berharap, kembalilah dengan tertib,” pinta Johalim. (mag-05)

iklan usi