News

Martin Manurung: Jangan Mati Dulu UMKM Baru Bantuan Turun

JAKARTA, FaseBerita.ID, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait lambatnya penyaluran anggaran stimulus penanggulangan dampak Pandemi Covid-19. Salah satu kelompok yang merasakan lambatnya penyaluran stimulus tersebut adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia dan mulai berdampak pada berbagai sektor, pemerintah sudah mempersiapkan berbagai program stimulus fiskal dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut tersebar di setiap kementerian/lembaga. Salah satunya adalah stimulus untuk sektor UMKM, yang anggarannya mencapai Rp123,46 triliun. Sayangnya, dari data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi program untuk UMKM masih sangat lambat dengan realiasi masih 0,06 persen.

“Ini jelas sangat mengkhawatirkan untuk sektor UMKM kita,” ungkap Martin, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Martin menyebut, keterlambatan realisasi anggaran stimulus bagi UMKM ini terjadi karena ada beberapa hambatan. Salah satunya adalah hambatan administrasi dalam pengajuan relaksasi kredit oleh pelaku UMKM. Ada juga hambatan yang muncul dari  tumpang tindih data UMKM di beberapa kementerian/lembaga negara.

“Regulasi pengajuan relaksasi kredit di bank-bank justru sangat mempersulit pelaku UMKM. Padahal relaksasi ini merupakan cara terakhir mereka untuk mempertahankan usahanya, di tengah pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini. Hal ini yang seharusnya diperbaiki dan tidak dipersulit,” ujar Anggota Legislatif yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara II. .

Mengenai timpang tindih data UMKM, Ketua DPP Partai NasDem ini menjelaskan bahwa saat ini ada 16 kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan UMKM. Hal ini dikhawatirkan akan memnbuat program pemerintah tidak terkoordinasi dengan baik. Rawan terjadi timpang tindih program maupun bantuan.

“Kita usulkan agar Kementerian Koperasi dan UKM diberikan dukungan untuk membuat Big Data, yang datanya dihimpun dari 16 kementerian dan lembaga. Dengan itu, dukungan untuk UMKM bisa lebih cepat dan terkoordinir,” ujarnya.

Martin juga mengingatkan pemerintah untuk cepat merealisasikan anggaran yang sudah disediakan.

“Anggaran stimulus justru akan ditingkatkan. Sayang, realisasinya sampai saat ini masih rendah. Jangan sampai UMKM mati dulu baru bantuan turun,” pungkas Martin.

Dalam sidang kabinet paripurna, Kamis (18/6/2020) Presiden Jokowi meminta jajaran menteri ekonomi untuk mempercepat implementasi pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Presiden menilai, stimulus ini sedang dinanti-nanti oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM.

“Ini harus segera diimplementasikan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran,” kata Presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi stimulus fiskal penanganan Covid-19 masih rendah. Saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 677,5 triliun dan akan meningkat lagi menjadi Rp 695,2 triliun untuk menangani Covid-19. (fi/leo/rel)