News

Mahasiswa Siantar Tolak Pengesahan Omnibus Law

SIANTAR, FaseBerita.ID– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Pematang Siantar (GMKI, PMKRI, HMI, PMMII, GMNI dan IMM) menggelar unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, Kamis (16/7/2020).

Aksi tersebut digelar di Gedung DPRD Siantar. Pengesahan ini memang mengundang reaksi dari kalangan aktivis, pejuang sipil kaum buruh, civil Society, NGO dan mahasiswa karena dalam RUU itu mengundang beberapa pasal kontroversial.

Seperti sistem pengupahan tidak lagi berdasarkan UMR melainkan UMP yang lebih cendrung kecil. Pengusaha semena-mena untuk alasan tertentu. Mengancam peluang investor lokal, dan masuknya tenaga kerja asing.

Aliansi Cipayung Kota Siantar meminta DPRD setempat mengambil sikap perihal RUU Omnibus Law. Kemudian meminta pengkajian/ pembahasaan ulang RUU Omnibus Law dengan terbuka dan melibatkan berbagai kalangan, serta meminta penundaan pengesahaan RUU Omnibus Law menjadi UU dan fokus menangani Pandemi Covid-19.

Anggota DPRD Netty Sianturi dan Suwandi saat menerima berkas aspirasi mahasiswa.

Menurut mereka, pada masa pandemi pemerintah semestinya fokus terhadap penanganan Covid-19. Namun DPR justru melakukan sidang paripurna untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.

Padahal sudah jelas bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan ini kurang berpihak terhadap rakyat dan cenderung berporos pada kepentingan-kepentingan para elit politik dan pengusaha.

Sekitar 20 menit melakukan unjuk rasa, namun tak seorang pun anggota dewan yang muncul. Sehingga massa melakukan penyegelan.

“Kami menolak dan minta pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU ditunda. Itu bukan untuk kepentingan rakyat,” ujar mereka.

Mereka berharap, DPRD jangan menjadi pengecut dalam masalah ini. Sebab, anggota dewan adalah perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Menyikapi hal itu, beberapa menit setelah melengketkan penolakan tersebut, beberapa anggota Dewan akhirnya muncul.

Metro Hutagaol, anggota DPRD Siantar dari Partai Demokrat menyampaikan, pihaknya akan membawa masalah ini untuk dibahas kemudian.

“Saya pribadi bukan mengatasnamakan lembaga ya, dengan tegas menolak. Kita sepakat untuk itu,” kata Metro Hutagaol.

Sementara Netty Sianturi, anggota DPRD lainnya menyikapi masalah ini dengan tenang.

“Kami sebagai DPRD pasti pro rakyat. Kami tidak tahu bahwa kalian menyegel tadi, kami minta dulu ini (berkas) untuk disampaikan kepada pimpinan. Sebab pimpinan kami masih rapat,” ujarnya diamini anggota Dewan lainnya, Suwandi Apohman Sinaga, Frans Herbert Siahaan, dan Baren Ali Wijoyo Purba. (ros/fi)