News

Lurah Mengaku Teken Surat Keterangan Pengerukan Tanah di Tanjung Tongah

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kasus pengerukan tanah di Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar ‘menyeret’ beberapa pihak. Setelah lokasi tersebut digerebek polisi, Lurah Tanjung
Tongah Henry Gunawan Purba pun dipanggil polisi.

Henry Gunawan Purba, Jumat (30/8/2019) mengaku ia dipanggil penyidik Polres Pematangsiantar untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus pengerukan tanah di Tanjung Tongah. Pemeriksaan,
katanya, dilakukan Kamis (29/8/2019).

Menurut Henry, pengerukan tanah yang dilakukan Ferdinan Marcos Pardede dan ibunya Rusli Gretuda
Manullang itu dilakukan di atas lahan milik sendiri.

“Saya sudah dipanggil polisi sebagai saksi terkait kasus itu. Saya memang menandatangani berkasnya,
pada 3 Juli 2019. Saya menandatanganinya karena lahan itu memiliki sertifikat hak milik pribadi,” terang
Henry.

Dikatakan Henry, tidak mungkin dirinya sebagai aparatur memersulit kepentingan warganya.

“Nggak mungkinlah kan kepentingan masyarakat kita persulit. Saya menandatangani itu karena berkas
dan sertifikat tanah itu ada,” tukasnya.

Diterangkan Henry, surat keterangan itu berisi bahwa lahan tersebut akan diratakan. Tujuannya, untuk
membuat kaplingan.

“Di dalam surat permohonan itu bertuliskan kalau mereka mau meratakan lahan. Tanah yang dikeruk
dibawa ke lahan mereka juga, dan tidak dijual. Di dalam surat itu juga ditulis mereka meratakan tanah itu
menggunakan alat berat,” jelas Henry.

Masih di surat itu, sambung Henry, jika akibat pengerukan tanah itu ada kerusakan di sekitarnya, akan
diperbaiki oleh pemilik lahan.

Sebelumnya, pihak Polres Pematangsiantar melalui Kepala Unit (Kanit) Ekonomi Sat Reskrim saat itu,
Ipda Malon Siagian sempat mengatakan Ferdinan Marcos Pardede dan Rusli Gretuda Manullang sudah
ditetapkan sebagai tersangka kaus Galian C. Bahkan Malon mengatakan berkas kasusnya sedang
disusun untuk segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar.

Namun baik Ferninan maupun ibunya, didampingi kuasa hukum Daulat Sihombing membantah menjadi
tersangka. Mereka juga menolak jika disebutkan aktivitas yang mereka lakukan termasuk Galian C.
Alasannya, mereka hanya mengeruk tanah di atas lahan milik sendiri.

Ipda Malon Siagian yang kembali dikonfirmasi, Kamis (29/8/2019) ternyata mengaku sudah dimutasi sebagai
Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Pematangsiantar. Posisi Malon
digantikan Ipda Aswan yang sebelumnya bertugas di Sat Intelkam Polres Pematangsiantar.
Saat ditemui, Ipda Aswan mengaku baru sehari bertugas di Unit Eknomi.

“Baru satu hari saya pindah ke Unit Ekonomi. Jadi saya kurang tahu kasusnya,” kata Ipda Aswan.
Ipda Aswan pun mengarahkan media ini bertanya ke Bagian Humas.

Namun, Humas Polres Pematangsiantar Aiptu Napena yang dihubungi Jumat (30/8/2019) mengaku tidak
mengetahui kasus itu secara jelas.

Terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar BAS Faomasi mengatakan Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Pematangsiantar telah masuk ke Kejari,
tertanggal 26 Agustus 2019. Dalam SPDP disebutkan untuk menangani kasus Pasal 158 UU Nomor 4
Tahun 2009 tentang Minerba. (mag-04)