News

Lurah Belum S1, Langgar Perka BKD No 35 Tahun 2011

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Banyaknya Lurah di Kabupaten Simalungun ini ditemukan belum berpendidikan Strata 1 (S1). Hal ini dinilai melanggar Peraturan Kepala BKD No 35 Tahun 2011.

Di mana sesuai peraturan tersebut, Lurah merupakan jabatan struktural eselon IV harus berpendidikan S1, tetapi di Kabupaten Simalungun malah yang belum S1 bisa menduduki jabatan struktural, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik saat dimintai tanggapannya, di ruang kerjanya, Rabu (24/7/2019) sekira Pukul 14.00 WIB mengatakan bahwa undang-undang mengamanahkan bahwa pejabat strutural di jajaran daerah itu minimal berlatar belakang pendidikan S1, mulai dari eselon IV, Eselon IV dan eselon II.

“Sebanyak 27 Lurah (Eselon IV) di Kabupaten Simalungun ini. Kita masih menemukan masih ada yang belum memiliki pendidikan Strata 1, nah ini harus diberlakukan penerapan undang-undang bagi lurah-lurah tersebut,” ujarnya.

Lanjut Bernhard Damanik, pihaknya mendukung sepenuhnya pemerintah daerah ketika melakukan penerapan undang-undang secara benar, salah satunya adalah penempatan-penempatan jabatan struktural jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun adalah latar belakang pendidikan sudah setara dengan S1.

“Dan juga di beberapa struktural eselon III (Camat) juga ada kita menemukan bahwa latar belakang pendidikannya masih setara dengan SMA dan juga sudah Sarjana tetapi belum pencantuman atau penyesuaian golongan ruang berdasarkan ijazah yang ia dapatkan dari sarjana,” sebutnya.

Oleh karena itu, BKD diharapkan untuk melakukan tabulasi dari sekian ratus orang pejabat struktural di Kabupaten Simalungun untuk bisa melakukan evuasi dalam penyerapan undang-undang terhadap latar belakang pendidikan dalam jabatan struktural di dalam Kabupaten Simalungun.

“Kita berharap BKD boleh mulai melakukan surat edaran kepada seluruh struktural yang ada di Kabupaten Simalungun bahwa yang sarjana itu wajib hukumnya mencantumkan gelar, tapi kalau belum sarjana jangan sakit hati ketika mereka diberhentikan atau diganti dengan pejabat yang lain atau menjadi staff kantor tanpa menduduki jabatan struktural,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Simalungu, Jamesrin Saragih saat diwawancarai di ruang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya akan meninjau ulang semuanya yang tidak memenuhi standard kualifikasi.

“Kita akan meninjau ulang semua yang tidak memenuhi standard kualifikasi, baik yang eselon IV dan eselon III dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Lanjut Jamesrin Saragih memberi alasan mengapa bisa belum S1 tetapi telah menduduki Jabatan Lurah (Eselon IV) karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

” Itu karena keterbatasan SDM khususnya yang ada di Kecamatan, begitu juga Camat yang belum S1 memang ada dulu tapi sudah kita menghentikan,” terangnya. (mag05)