News

Lapas Kelas II-A Sibolga Bebaskan 150-an Warga Binaan

Ingat, Asimilasi di Rumah Napi Jangan Keluyuran

FaseBerita.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapaas) Kelas IIA Sibolga akan membebaskan 150-an dari 1.332 warga binaan yang menjalani masa hukuman di sana.

Hal itu dilakukan menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Kepala Lapas Kelas IIA Sibolga Surianto saat dikonfirmasi awak media, Rabu (1/4) lalu membenarkan hal itu. Surianto menyebutkan jika pihaknya telah melakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan. Salah satunya, mengumpulkan warga binaan yang akan diberikan pembebasan asimilasi untuk menyelesaian administrasinya. “Sampai saat ini terdata lebih dari 150 orang. Dan kita masih terus melakukan pendataan,” ujar Surianto.

Lebih jauh dipaparkan, warga binaan yang akan dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi, harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan, di antaranya narapidana yang dua per tiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, narapidana yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang tidak menjalani subsidaer dan bukan Warga Negara Asing (WNA).

“Kalau 2/3-nya nanti di Desember, hari ini bisa kita berikan asimilasi. Harapannya pas di 2/3 nanti sudah bisa diberikan SK bebas bersyarat. Makanya kita fokus pemberian asimilasinya dulu,” kata Surianto menjawab pertanyaan wartawan.

Surianto juga mengatakan jika pemberian asimilasi dan integrasi kepada warga binaan ditargetkan selesai sebelum tanggal 7 April 2020. Untuk percepatan itu, pihaknya telah menjalankan strategi dengan menghadirkan langsung keluarga warga binaan. “Ingat ya, inikan bukan mau dibebaskan ke mana-mana, dia mau diasimilasi di rumah. Jadi jangan sampai ke mana-mana,” imbuhnya.

Terkait upaya pencegahan wabah virus corona di lingkungan Lapas Kelas IIA Sibolga, Surianto mengatakan jika pihaknya telah melaksanakan SOP yang telah ditetapkan pemerintah dan WHO, semisal pemberian vitamin kepada warga binaan, penyemprotan cairan disinfektan dan peningkatan daya tahan tubuh warga binaan dengan berjemur. “Kami telah merevisi anggaran untuk mendukung peningkatan daya tahan tubuh warga binaan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 30.000 lebih secara nasional narapidana dewasa dan anak akan menghirup udara bebas lebih cepat. Langkah ini diambil Kementerian Hukum dan HAM terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran coronavirus disease (Covid-19) yang tengah mewabah di Indonesia.

Hal ini sebelumnya tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Nugroho menyatakan, selain guna mencegah penularan Covid-19, usulan asimilasi dan hak integrasi 30 ribu Narapidana/Anak, juga menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Penghematan anggaran itu bisa mencapai ratusan miliar.

“Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai Rp260 milyar, selain mengurangi angka overcrowding,” kata Nugroho dalam keterangannya, Rabu (1/3).

“Nominal tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari (April-Desember) x Rp 32.000,00 biaya hidup di antaranya makan, kesehatan, dan sebagainya. Pembinaan dikalikan 300.000 orang,” sambungnya.

Nugroho menyebut, dari puluhan ribu Narapidana/Anak tersebut akan diusulkan asimilasi di rumah serta mendapat hak integrasi. Yakni berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Khususnya yang masa 2/3 pidananya jatuh pada 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing.

“Mulai hari ini Kepala Lapas, Rutan dan LPKA dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak, Bapas melakukan bimbingam dan pengawasan, dengan arahan pembinaan dan pengawasan Kepala Divisi Pemasyarakatan, sesuai dengan dasar peraturan yang telah diterbitkan,” tegas Nugroho, Rabu lalu.

Berdasarkan sistem database pemasyarakatan pada 29 Maret 2020, Narapidana/Anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang. Disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347 orang, serta provinsi Jawa Barat berjumlah 4.014 orang.

“Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap Narapidana/Anak di lapas/rutan/LPKA sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19,” tukas Nugroho.

Diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengeluarkan keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi. Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona (Covid-19).

“Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (30 Maret 2020),” demikian tertulis dalam Kepmenkumham yang telah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti, Selasa (31/3).

“30 ribuan,” ujar Rika saat dimintai konfirmasi soal jumlah Napi dan Anak yang keluar atau bebas dari penjara.
Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan, di antara: Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Seperti asimilasi, pembebasan narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) juga dilakukan dengan sejumlah ketentuan.

Di antaranya adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana; Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana; serta narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Kemudian, usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kepmen itu mengatakan pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Lebih lanjut, laporan mengenai pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara daring.

Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.

Lalu, Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan Kepmen dan melaporkannya kepada Dirjen Pemasyarakatan. (ztm)

USI