News

Lahan Eks Gedung DPRD Disewakan: Mantan dan Anggota DPRD Simalungun Minim Informasi

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID-Fungsi pengawasan dari legislatif pada masa periode 2009-2014 yang lalu masih dipertanyakan masyarakat dalam hal pengelolaan asset milik Pemerintah Kabupaten Simalungun pada masa itu.

Terkait asset Eks Gedung DPRD Kabupaten Simalungun yang berada di Jalan Asahan, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, awak media ini mengkonfirmasi terkait berita sebelumnya, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Periode 2009-2014, Binton Sitindaon terkait sewa menyewa asset Eks Gedung DPRD dan Eks Kantor Bupati Kabupaten Simalungun, mengaku tidak mengetahui sama sekali.

Kemudian, saat ditanyakan pernahkah DPRD Kabupaten Simalungun yang dipimpinnya itu mempertanyakan kepada pihak Pemkab Simalungun, Binton menjawab pernah, dan disampaikannya bahwa pada waktu Pemkab Simalungun mengatakan, “Mereka (Pemkab Simalungun) melakukan dengan peraturan pemerintah”, kata Binton Sitindaon yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun, via seluler, Kamis (4/2) sekira pukul 11.04 WIB.

Sementara itu mantan anggota DPRD Simalungun dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Simalungun Evra Damanik masa Bhakti 2009-2014 saat dikonfirmasi awak media ini terkait asset tersebut mengatakan, bahwa siapa pengelolanya tidak mengetahui. Dan terkait asset itu disewakan oleh Pemkab Simalungun mengaku mengetahuinya.

“Kami hanya mengetahui, tapi setelah kita membuat protes, mereka mengatakan DPRD hanya bisa mengetahui. Setuju tidak setuju tidak ada urusan DPRD di sini,” kata mantan Ketua Fraksi Pembangunan pada waktu periode 2009-2014 pada waktu itu, dan meminta agar awak media ini mengkonfirmasi juga anggota DPRD lain yang terpilih kembali.

Kemudian, masih anggota DPRD Kabupaten Simalungun masa Bhakti 2009-2014, Suriawan SH saat dikonfirmasi awak media ini terkait asset itu mengatakan, “Mana ada itu persetujuan DPRD, entah berapa disewakan, sampai kapan, berapa jumlahnya nggak ada itu”, kata Suriawan, yang saat itu duduk di Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun.

Asset Eks Gedung DPRD Simalungun Diduga Disewakan Sejak Tahun 2013

Satu bundel berkas yang berlogo Gambar Burung Garuda dengan tulisan Kantor Notaris/PPAT/PPAK lengkap dengan nama notarisnya, diduga merupakan surat sewa menyewa asset antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan PT SMK-PT MPB yang berisikan tulisan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan PT SMK-PT MPB Kerjasama Operasional, Nomor : 970/XXXXXX/DPPKA/2013 dan Nomor : XX/KSO/XI/2013, Tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Dan/Bangunan Milik Daerah Eks Kantor DPRD Kabupaten Simalungun di Jalan Asahan Km 3,5 Pematangsiantar.

Pada paragraph pertama tertulis Senin, tanggal Dua Puluh Lima, Bulan Nopember, Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Pematangsiantar. Selanjutnya tertulis nama-nama orang menjadi pihak-pihak menanda tangani surat tersebut. Lebih lanjut, di dalam pasal 6 Kontribusi di dalam surat itu dalam ayat (1) kontribusi tetap pembagian keuntungan selama 30 (tiga puluh) tahun diberikan pihak kedua kepada pihak kesatu sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Saat dikonfirmasi kebenaran apakah memang benar pejabat notaris tersebut yang mengeluarkan surat tersebut mengatakan, “Itu sudah lama ya. Untuk Jalan Asahan, apa itu, Gedung DPRD sama Gedung Bupati ya. Keknya nggak ada sama kami,” katanya via seluler.

Kemudian, setelah dikirim bagian depan copy akta perjanjian yang dimaksudkan kepada pejabat notaris itu, dijawab melalui pesan aplikasi WA, “Kalau copi seperti ini di konfirmasi via wa tentu belum bisa kami pastikan kebenarannya… Dan sesuai aturan yang berlaku bahwa kami tidak boleh atau dilarang untuk menyampaikan segala info terkait dengan surat yg kami keluarkan kepada pihak lain kecuali oleh pihak yang berwenang diberikan ijin untuk itu.

Jadi kami mohon maaf dan maklum akan situasi yang ada pada kami ya Lae. Terimakasih atas pengertiannya”, tulisnya dan dilanjutkan dengan pesan kedua, “Selamat bertugas ya Lae dan semoga bisa mendapatkan info yg sebenarnya”, tulisnya terakhir.

Terpisah, Pejabat sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Simalungun Jon Suka Jaya Purba saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui berapa nilainya tetapi memang sudah dipihak ketigakan, sejak tahun 2013 selama 30 tahun.(adi/fabe)

iklan usi