News

Lagi, Mendagri Ingatkan Daerah Pecat PNS Korupsi

FaseBerita.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap diberhentikan.

Tjahjo mengatakan pada prinsipnya sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami mengingatkan daerah sebagai pemangku kebijakan soal PNS yang sudah berkekuatan hukum tetap, harus diberhentikan,” tegas Tjahjo di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (7/5) lalu.

Dia menambahkan, memang tidak ada sanksi bagi daerah yang belum memecat PNS koruptor yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

“Belum ada sanksi. Saya sebagai Mendagri hanya mengingatkan begitu ada kesepakatan ada PNS berkekuatan hukum tetap segera diberhentikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana korupsi. Hingga akhir April 2019 terdapat 1.124 PNS terpidana korupsi yang belum dipecat.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) patut diberi sanksi,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch Egi Primayogha, Selasa (7/5).

Pemecatan PNS terpidana korupsi mestinya tuntas pada Desember 2018. Dengan berbagai kendala, batas akhir pemecatan diperpanjang hingga April 2019. “Sampai awal Mei 2019, proses pemecatan terus berjalan di tempat,” sesal Egi.

Baru 53 Persen PNS Koruptor yang Dipecat

Tenggat waktu yang diberikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) memecat PNS koruptor ternyata tidak diindahkan. Hingga batas akhir, 30 April baru 53 persen PNS koruptor yang dipecat.

Padahal pada 6 Maret 2019 BKN telah melayangkan imbauan bagi PPK agar melaksanakan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi PNS terkena tindak pidana korupsi (Tipikor) yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) paling lambat 30 April 2019.

“Sampai 30 April pukul 09.00 WIB, baru 1.237 SK PTDH yang diterbitkan atau sekitar 53 persen dari total 2.357 Surat Keputusan (SK) PTDH yang seharusnya diterbitkan PPK. Meliputi 58 PNS pusat dan 1.179 PNS daerah,” kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan di Jakarta, baru-baru ini.

Pemberitahuan tenggat waktu ini, lanjutnya, merupakan progres tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BKN, KemenPAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 13 September 2018 dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018.

Ada sejumlah kendala yang menyebabkan belum menyeluruhnya penuntasan penerbitan SK PTDH sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan hari ini. Pertama, kesulitan instansi mendapat putusan pengadilan PNS Tipikor BHT dan tidak adanya kewajiban pihak pengadilan meneruskan putusan ke instansi.

“Dalam hal ini instansi yang dituntut bergerak proaktif mengajukan permintaan data ke pengadilan,” ujarnya.
Kedua, beberapa instansi menunggu terbitnya putusan MK soal gugatan Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam UU 5/2014 tentang ASN yang kerap dijadikan dalil penundaan melakukan pemberhentian.

Ketiga, terjadinya proses mutasi PNS Tipikor BHT sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan oleh instansi asal, sehingga tidak masuk daftar pemblokiran data kepegawaian oleh BKN dan adanya PNS Tipikor BHT yang berstatus meninggal dunia sebelum dilakukan pemberhentian. Keempat, ditemukannya data sejumlah PPK belum memulai proses penerbitan PTDH.

“Kepada PPK yang tidak melaksanakan penerbitan SK pemberhentian PTDH PNS Tipikor BHT sampai 30 April akan dikenakan sanksi administratif sesuai UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” pungkasnya.(boy/esy/jpnn)