News

Lagi!! Hefriansyah Diperiksa Polda: Saksi Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kembali, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), Jumat (6/9/2019). Kali ini, ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terlapor mantan Direktur Utama (Dirit) PD Pasar Horas Jaya Benny Harianto Sihotang dan pelapor pengusaha Rusdi Taslim.

Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Poldasu AKBP Edison Sitepu ketika dikonfirmasi wartawan di kantornya mengatakan, Hefriansyah diperiksa selama dua jam sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Sebelumnya, Rusdi Taslim membuat laporan pengaduan atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan Benny atas proyek di PD Pasar Horas Jaya Pematangsiantar tahun 2018.

Menurut Edison, pemeriksaan terhadap Hefriansyah untuk meminta keterangan tentang aturan yang telah disepakati antara Benny dan Rusdi.

Informasi dihimpun, Benny sebelumnya menjabat Dirut PD Pasar Horas Jaya dan melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga Rusdi Taslim. Rusdi Taslim selaku perpanjangan tangan dari investor melakukan kerjasama dengan pihak PD Pasar untuk membangun balerong di Pasar Horas.

Kesepakatan itu berlanjut dalam pengurusan izin ke Pemko Pematangsiantar. Namun ternyata Izin Membuat Bangunan (IMB) tidak dikeluarkan Pemko Pematangsiantar.  Sementara itu, pihak investor telah mengeluarkan biaya untuk membayar jasa teknik dan arsitektur. Karena batalnya kesepakatan itu, pihak investor membuat pengaduan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 378 atau 372 KUHPidana pada Februari 2019.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokoler Pemko Pematangsiantar Hamam Soleh membenarkan Walikota Hefriansyah dimintai keterangan di Poldasu.

“Pak Wali diperiksa hanya sebagai saksi. Kasus ini tidak menyangkut anggaran daerah ataupun proyek pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Hefriansyah sudah dua kali menjalani pemeriksaan di Poldasu. Namun untuk kasus yang berbeda, yakni kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pematangsiantar, dengan tersangka Kepala Dinas (Kadis) BPKAD Adiaksa Purba dan Bendahara Erni Zendrato.

Kali pertama, Hefriansyah diperiksa Senin (29/7/2019). Sedangkan pemeriksaan kedua, Senin (5/8). Selain Hefriansyah, Wakil Walikota Togar Sitorus dan Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Utari Siregar juga sudah menjalani pemeriksaan. Ketiganya diperiksa sebagai saksi.

Sebelumnya, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditkrimsus Poldasu melakukan OTT di kantor BPKAD Pematangsiantar, Kamis (11/7/2019). Polisi memboyong 16 pegawai BPKAD ke Poldasu.

Polisi mengungkap praktik pungli insentif pajak pegawai sebesar 15 persen yang dilakukan tersangka Adiaksa Purba dan Erni Zendrato dengan barang bukti Rp186 juta.

Menyesal ke Siantar

Benny sendiri sudah menjalani pemeriksaan Mei 2019. Benny meminta penyidik jangan hanya mengarahkan perkara kepadanya. Benny mengungkapkan, laporan yang diajukan Rusdi Taslim terkait pembatalan pembangunan kios balerong di Pasar Horas. Pemko Pematangsiantar dalam hal ini PD Pasar Horas Jaya telah menandatangani kontrak kerja sama.

Namun, rencana itu batal karena Pemko Pematangsiantar tidak menerbitkan IMB akibat munculnya kontroversi atas pembangunan tersebut.

“Di mana saya tipu dia (Rusdi Taslim)? IMB-nya yang nggak keluar. Saya minta walikota dan sekda diperiksa. Kenapa? Harus dikasih tahu IMB itu kenapa nggak keluar. Sudah kita mohonkan saat saya diperiksa,” ujar Benny, seperti dikutip dari salah satu media online terbitan Medan.

Kata Benny, investor mengalami kerugian karena sudah merancang pembangunan dengan membayar tenaga teknik dan arsitektur.

“Sudah kerja sama, tidak bisa dibangun, dan dianggap aku penipu. Padahal, dia (investor) sudah membayar teknik sipil dan arsitek untuk perancangan. Udah banyaklah dia uang keluar. Itulah diadukannya aku,” ungkapnya.

Menurut Benny, seluruh persyaratan dalam mengurus IMB sudah dipenuhi. Ia berharap penyidik fokus mengapa IMB tidak diterbitkan. Benny juga meminta perlindungan hukum dalam perkara ini.

“Saya mau tahu saja di Siantar itu mengurus IMB apa saja? Apa syarat yang belum kami penuhi? Tapi tak keluar-keluar. Sehingga investor ini mengadukan saya,” ujarnya.

Benny mengaku menyesal menjabat Dirut PD Pasar Horas Jaya. Ia pun menyayangkan sikap masyarakat Pematangsiantar yang menolak pembangunan.

“Mau membangun, saya diributi. Terus terang nyesal kali aku datang ke Siantar. Bodoh kali aku dari Dirut 56 pasar jadi dua pasar. Hanya karena kampung orang tua saja, datanglah aku ke situ,” tukasnya.

Benny menyatakan ia siap menghadapi laporan di Poldasu karena merasa tidak ada kesalahan. (gib/pra/tdc/int)

USI