News

Kuasa Hukum Adiaksa: Potongan 15 Persen Itu Bukan untuk Diri Sendiri

SIANTAR, FaseBerita.ID – Walikota Siantar dan Sekretaris Daerah Hefriansyah dan Budi Utari Siregar beserta ajudannya disebut akan diperiksa di Poldasu pada tanggal 22 Juli 2019 terkait pengembangan penyidikan terhadap kasus OTT di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Siantar.

Hal ini disampaikan Netty Simbolon, salah satu kuasa hukum tersangka Adiaksa Purba (Kepala BPKD) pada saat temu pers yang digelar pada Minggu (21/7/2019) sore.

Disampaikan Netty, pihaknya juga telah berupaya mengajukan penangguhan penahanan terhadap Adiaksa pada 17 Juli lalu. Namun hingga kemarin (22/7/2019) penyidik belum merespon permohonan tersebut.

Dalam temu pers diterangkan, pada saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tipikor Poldasu tanggal 11 Juli 2019 lalu, Adiaksa Purba sedang mengikuti pendidikan atau diklat di Jakarta selama lebih kurang empat bulan.

Diklat tersebut berkaitan agar bisa diangkat menjadi Pejabat Pemko yang lebih tinggi dari jabatan yang diembannya saat ini.

Adiaksa mengetahui adanya OTT dari Poldasu tersebut dari media elektronik yang kemudian dikonfirmasi oleh beberapa orang lainnya.

Adapun OTT yang dimaksud adalah, pemotongan dana insentif per Triwulan, baik dari pihak ASN maupun THL dengan ketentuan bahwa setiap orang yang mendapatkan insentif dapat mengembalikan 15 persen dari jumlah dana insentif yang diterima, kepada Bendahara dan masing-masing bagian di BPKD.

Yang tidak bersedia memberikan 15 persen tidak ada sanksinya. Artinya pemberian tersebut bentuknya suka rela dan gotong royong dan sifatnay tidak memaksa.

Dana insentif yang dimaksud telah disetor langsung kepada penerima PNS dan THL melalui rekening tanpa pemotongan di BPKD.

Adapun dana intensif dan atau upah pungut Pemungutan Pajak Daerah Kota Siantar sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan PP No 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi. Kemudian Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pemberian insentif dilakukan berdasarkan realisasi Pajak Daerah per Triwulan dikalikan 5 persen dan dibagi kepada pihak-pihak pemungut dan tenaga-tenaga lainnya atas pemungutan pajak dimaksud.

Lebih jauh disebutkan Netty Simbolon, yang menentukan 15 persen tersebut adalah berdasarkan pertimbangan dengan pimpinan Adiaksa Purba. Adanya pengutipan 15 persen itu adalah untuk kepentingan yang nantinya akan disetor dan diserahkan untuk pemerintah, jika ada kegiatan organisasi maupun lembaga yang perlu dibantu baik yang disampaikan oleh Walikota melalui Ajudannya berinisial R dan MS.

Kemudian Sekretaris Daerah melalui staf Humas inisial LS untuk biaya iklan dan bantuan hari besar agama.
Perihal OTT dengan barang bukti lebih kurang Rp186 juta yang dipersangkakan terhadap tersangka Adiaksa, menurut Netty, kliennya tersebut tidak mengetahuinya sama sekali.

Karena tersangka pun tidak tahu sama sekali berapa jumlah yang telah diterima oleh Bendahara. Bahkan tersangka tidak pernah memegang dana OTT karena yang memegang adalah Bendahara.

“Dana OTT tidak pergunakan untuk kepentingan pribadi seperti yang dipersangkakan oleh penyidik. Tetap untuk kepentingan publik,” ujar Netty.

Dia menegaskan, Pungutan Liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negara atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Tersangka dipersangkakan Pasal 12 Huruf (e) Subs Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1(e) Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHPidana sesui dengan Laporan Polisi Nomor : LP/979/VII/2019/SPKT III tanggal 12 Juli 2019.

Menurut Netty tersangka tidak melakukan pemungutan, karena tersangka tidak berhubungan langsung dengan yang dipungut 15 persen. Tetapi yang melakukan pemungutan adalah masing-masing Kabid di BPKD yang kemudian disetorkan kepada Bendahara.

“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bahwa dana OTT sama sekali tidak diberikan kepada tersangka. Bahkan untuk jumlahnya pun sama sekali tersangka tidak mengetahuinya karena semuanya di bawah penguasaan bendahara,” jelasnya.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud tidak ada dilakukan tersangka seperti mengancam, melakukan kekerasan, penekanan, pemaksaan dan lain sebagainya.

“Tidak ada sama sekali tersangka melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana. Karena dana insentif disetor oleh Bendahara ke masing-masing PNS dan THL pada tanggal 10 Juli 2019. Sementara tersangka tanggal 9 Juli 2019 sudah berada di Jakarta,” tegasnya.

“Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin tersangka melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara tersangka tidak berada di Pematangsiantar saat itu. Dan pengembalian 15 persen itupun dilakukan pada tanggal 11 Juli. Jadi tidak dapat dibuktikan bahwa tersangka melakukan perbuatan melawan hukum,” tegasnya lagi.

“Yang dimaksud dengan menerima pembayaran dengan potongan adalah sebelum melakukan pembayaran, maka harus terlebih dahulu dilakukan pemotongan. Tetapi oleh Bendahara tidak ada sama sekali melakukan pemotongan, bahkan pembayaran upah pungut dilakukan tanpa potongan apapun,” sambungnya.

Lebih jauh dia menerangkan, dalam pengembangan penyidikan kepada tersangka, pada 19 Juli 2019 telah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka. Tetapi tidak ditemukan apa-apa sehubungan dengan perkara pidana yang dipersangkakan.

“Sehubungan dengan pengembangan penyidikan, maka Senin 22 Juli, Walikota da Sekretaris Daerah berserta ajudan akan diperiksa di Poldasu,” ujarnya.

Pihaknya berharap kasus ini berjalan dengan transparan. “Kita sangat berharap agar kasus ini berjalan dengan transparan dan tidak berasumsi subjektif terhadap tersangka. Tetapi merupakan serangkaian perbuatan antara pimpinan dan bawahan dalam struktural pekerjaan,” sebutnya.

Walikota: Saya Tidak Tahu

Sebelumnya Walikota Hefriansyah saat dikonfirmasi terkait pemanggilan dirinya oleh Poldasu perihal kasus OTT di BPKD Siantar usai mengikuti rapat paripurna DPRD, Sabtu (20/7/2019) lalu mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum melihat suratnya dan tidak tahu siapa-siapa saja yang akan dipanggil,” ujarnya.

Saat ditanya terkait adanya surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersangka OTT belum diberhentikan, Wali Kota juga mengaku belum mengetahuinya. (mag04/des)