News

KSOP Tanjungbalai-Asahan: Penimbunan di DAS Pulau Buaya Tak Miliki Izin

FaseBerita.ID – Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di Kelurahan Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, ditimbun atau diurug tanpa mengantongi izin dari pemerintah.

Hal tersebut diketahui setelah Sidak petugas dari Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Tanjungbalai Asahan (TBA) bersama beberapa wartawan, Senin (30/03/2020).

Petugas KSOP A Mukti saat di lokasi sangat menyayangkan perbuatan pengusaha nakal yang dengan sengaja menimbun DAS untuk kepentingan pribadi. “Ini sudah kegiatan reklamasi namanya, karena telah menimbun kawasan DAS. Sementara izin reklamasi harus dari pemerintah pusat,” kata Mukti dengan kesal.

Pantauan wartawan, diperkirakan seluas 20 meter persegi kawasan DAS yang telah ditimbun dengan tanah dan sudah sama tingginya dengan jalan. Sementara di pinggiran sungai sudah dibangun turap penahan tanah timbunan. Dari keterangan di lapangan diketahui bahwa oknum pengusaha yang menimbun DAS itu bernama ES alias Acuan warga Tanjungbalai.

Pengawas proyek, Swandi alias Apin yang ditemui petugas Syahbandar di lokasi mengatakan bahwa izin timbunan DAS itu sudah diurus oleh oknum honorer Dinas Perizinan Kota Tanjungbalai berinisial S. “Ini punya ES. Kalau masalah izinnya, semua sudah diserahkan ke S pegawai Dinas Perizinan. Selama ini dia yang ngurus izinnya, saya tidak tahu menahu tentang izin, silahkan bicara langsung dengan dia,” ucap Apin sambil menelepon S dan menyerahkan telepon selulernya ke petugas Syahbandar.

Menanggapi hal itu, Ali Mukti kepada wartawan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pihak ataupun oknum yang meminta rekomendasi untuk penimbunan DAS di Tanjungbalai.

“Belum ada yang minta rekomendasi untuk izin reklamasi ke kita sampai saat ini. Tapi kenapa sudah ada kegiatan penimbunan yang sudah sampai sejauh ini timbunannya. Berarti ada oknum perizinan yang bermain di dalamnya sehingga tidak mengindahkan peraturan yang berlaku,” ucapnya sambil berjanji akan melaporkan hasil sidak tersebut ke atasannya untuk ditindaklanjuti.

Honorer Dinas Perizinan Kota Tanjungbalai S saat dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa dirinya yang mengurus izin penimbunan DAS tersebut. “Iya saya yang ngurus izinnya. Saat ini berkasnya masih di Dinas PUPR. Saya dikasih uang Rp3, 5 Juta untuk biaya mengurus izin tersebut,” akunya. (ck04/rah)