News

KPU Simalungun Butuh Tambahan Rp 12 M Untuk APD Dan TPS

Ada 307 TPS Tambahan

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID-Pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan Rabu 9 Desember 2020 sesuai dalam Perppu No 2 tahun 2020, namun sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) belum mengeluarkan Peraturan KPU.

Hal tersebut diutarakan Ketua KPU Kabupaten Simalungun, Raja Ahab Damanik saat di konfirmasi via selulernya, Minggu (7/2020) sekira pukul 17.30 WIB.

“Ya, kita masih menunggu resmi dari KPU RI terkait Peraturan KPU Tahapan, karena disitu kita baru melihat kapan kita mulai tahapan kembali.Nah sampai sejauh ini kita belum menerima PKPU terkait tahapan,”ujarnya.

Raja Ahab Damanik mengatakan pihaknya saat ini hanya sebatas kordinasi saja dengan gugus tugas untuk pembahasan anggaran yang dibutuhkan untuk protokol kesehatan Covid-19.

Sebelum PKPU tersebut turun, pihaknya belum tau kapan untuk melakukan pengaktifan PPK dan Pelantikan PPS

“Artinya patokannya di PKPU itu, karena disitu bisa kita lihat jadwal dan tahapan apa yang kita lakukan kemudian kapan kita aktifkan teman-teman dari PPK yang sudah tertunda kerjanya,”sebutnya.

PKPU itu nantinya akan tertera kapan PPK diaktifkan dan masa tugasnya mulai kapan dan sampai kapan.

“Kalau PPK itu kita hanya mengeluarkan SK pengaktifan kembali, karena mereka sudah dilantik sebelumnya. Kalau teman-teman PPS itu akan di delegasikan kepada teman-teman PPK untuk melakukan pelantikan, teknisnya itu nanti akan dibuat didalam juknis,”terangnya.

“Karena akan ada surat edaran dari KPU RI, makanya kita masih menunggu surat KPU RI mengenai petunjuk pembentukan, pelantikan badan achoc yang sudah kita bentuk,”sambungnya.

Raja Ahab memastikan bahwa Pelaksanaan Pilkada dilaksanakan tanggal 9 Desember berdasarkan Perppu No 2 tahun 2020, tetapi sejauh ini KPU RI belum mengeluarkan PKPU mengenai tahapan, sebagai pedoman penyelenggara.

Saat ditanyai terkait anggaran, Raja Ahab Damanik menjelaskan bahwa KPU Simalungun sebelumnya sudah meminta kepada Pemkab NPHD sekitar Rp 48 Miliar, tidak termasuk untuk pengadaan APD penyelenggara di tiap TPS.

Maka KPU Simalungun melakukan rasionalisasi anggaran kira-kira berapa lagi anggaran yang dibutuhkan maka setelah dilakukan pencermatan anggaran, KPU membutuhkan sebesar kurang lebih Rp 12 M untuk tambahan anggaran.

“Nah sekitar kurang lebih Rp 60 M lagi kita akan membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada dan situasi New Normal.

NPHD pertama Rp 48 M, jadi 12 M lagi yang kita butuhkan untuk APD sekaligus penambahan TPS,”ungkapnya.

Penambaham anggaran tersebut sudah mulai diusulkan kepada Pemkab, tinggal pembahasan dengan Pemkab apakah itu bisa ditampung atau tidak.

Raja Ahab Damanik menjabarkan selain pengadaan APD juga penambahan TPS, dimana sebelumnya jumlah TPS untuk pelaksanaan Pilkada 23 Septeber yang tertunda sebanyak 1685 TPS dengan maksimal 800 pemilih per TPS.

“Namun sesuai Perppu No 2 tahun 2020, maksimal di setiap TPS, 500 Pemilih, sehingga di Kabupaten Simalungun akan ada penambahan TPS, lebih kurang 307 TPS lagi, nah itulah juga penambahan personil, KPPS-nya termasuk honornya, itulah yang akan kita tambahkan anggaran itu,”jabarnya.

Dalam situasi Pandemi Covid-19 ini APD sangat dibutuhkan dalam bekerja bahkan menjadi kewajiban sehingga anggaran juga sangat dibutuhkan untuk pengadaannya.

“Kami berharap Pemerintah respon dengan permintaan penyelenggara KPU bagaimana supaya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Simalungun ini bisa berjalan lancar, aman dan kondisi seluruh penyelenggara itu maupun pemilih itu sehat selalu,”harapnya.(mag-05/fi)

USI