News

KPU Sibolga Tunda Pelantikan PPS

FaseBerita.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga menunda pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah direkrut sebelumnya. Sesuai tahapan pada PKPU, pelantikan PPS seharusnya dilaksanakan pada Minggu, 22 Maret 2020.

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Sibolga Khalid Walid, Minggu (22/4) kepada New Tapanuli, terkait penundaan tiga tahapan pilkada serentak tahun 2020.

“Sesuai pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 14/PP.04.2-Pu/1273/KPU-kot/III/2020 tentang penundaan pelaksanaan pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tahun 2020,” kata Ketua KPU Sibolga Khalid Walid.

Dia melanjutkan, penundaan itu berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

“Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid -19 dan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga nomor 27/27/PP.04.2-BA-1273/KPU-Kot/III/2020 bersama ini diumumkan bahwa kegiatan pelantikan anggota Penitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tahun 2020 yang seharusnya dilaksanakan pada Minggu tanggal 22 Maret pukul 14.00 WIB, ditunda sampai dengan batas waktu yang diatur kemudian,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menunda tiga tahapan Pilkada Serentak 2020. Hal ini menyikapi wabah virus korona atau Covid-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia internasional.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memahami keputusan yang ditempuh oleh KPU. Menurutnya, perubahan jadwal tahapan Pilkada 2020, sepenuhnya merupakan kewenangan KPU.

“Perubahan jadwal tahapan tersebut berada di wilayah kewenangan KPU. Kita juga memahami alasan perubahan didasarkan atas pertimbangan objektif kondisi penyebaran Covid-19,” kata Tito dalam keterangannya, Minggu (23/3).

Tito menyampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KPU terkait persiapan gelaran Pilkada 2020. Dia pun mengakui, arahan pencegahan virus korona berimbas pada Pilkada 2020, terlebih adanya anjuran agar tidak melakukan perkumpulan dan menjaga jarak aman.

“Kita akan terus mencermati perkembangan dampak Covid-19, terus menerus hingga bulan Juli 2020 berikut dampaknya ke tahapan Pilkada,” ucap Tito.

Oleh karena itu, jika tahapan Pilkada 2020 dilakukan pada rentan waktu Juli-September tertunda, maka penundaan tersebut harus dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 10/2016.

“Perubahan UU tentu dengan persetujuan DPR,” jelas Tito.

Diketahui, Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan tiga tahapan yang ditunda adalah Pelantikan Panitia Pengutan Suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan, perekrutan petugas pencocokan penelitian (Coklit) dan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

“Jadi kita menunda tiga tahapan penyelenggaran Pilkada serentak,” ujar Viryan kepada wartawan, Sabtu (21/3) lalu.

Viryan mengatakan penundaan tiga tahapan itu sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Sehingga KPU melihat dalam hal ini melihat terus perkembangan yang ada. “Karena persebaran Covid-19 merata dan semakin masif,” tukas Viryan. (mis)

iklan usi