News

KPU Mulai Rancang PKPU Pilkada 2020

FaseBerita.ID – KPU mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. PKPU mulai dirancang bulan ini. “Kami merencanakan membuat PKPU tentang tahapannya bulan Juni ini ya,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Arief menjelaskan PKPU dapat digunakan pihak yang terlibat sebagai penyelenggara pilkada untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Salah satu yang diatur dalam PKPU adalah jadwal tahapan pilkada.

“Jadi PKPU tahapan itu bisa digunakan oleh para pihak untuk mempersiapkan dirinya, misalnya pemerintah daerah mempersiapkan penyusunan anggaran, KPU setempat yang sedang menyelenggarakan pilkada untuk segera menyiapkan rencana kegiatan,” jelasnya.

“Rencana anggaran kemudian untuk peserta pemilunya, mereka sudah bisa merancang kapan harus memutuskan pencalonan, siapa, dan seterusnya,” sambung Arief.

Selanjutnya, Arief menyatakan pihaknya akan memulai tahapan pilkada pada September 2019 atau satu tahun sebelum pemungutan suara. Pilkada digelar pada September 2020.

“Jadi ini akan kita buat pertama di bulan Juni PKPU tahapannya, kemudian bulan September nanti rencananya kita akan launching 1 tahun menjelang pilkada, karena pilkadanya akan diselenggarakan di bulan September 2020. Di bulan September (2019) itu sudah mulai action, sudah mulai melaksanakan tahapan,” tuturnya.

Minta UU Tak Direvisi

KPU mulai merancang Peraturan KPU (PKPU) tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. KPU menyebut PKPU ini nantinya akan berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Iya sepanjang tidak diubah, maka kita masih gunakan undang-undang yang lama,” ujar Arief Budiman.

Arief mengatakan, ada tidaknya perubahan terkait undang-undang tersebut tergantung dari pemerintah dan DPR. Namun, ia meminta agar revisi tidak dilakukan saat Pilkada telah berlangsung.

“Kalau itu tanya ke pembuat undangan-undang, apakah ada rencana merevisi UU kepala daerah. Tetapi saya ingin menekankan kalau memang ada hal-hal yang direvisi, jangan sampai tahapannya sudah dimulai undang-undangnya baru direvisi,” kata Arief.

Menurutnya, bila terdapat perubahan maka perlu dilakukan sebelum dimulainya tahapan Pilkada. Arief mengatakan, perubahan regulasi dapat mengubah tahapan penyelenggaraan.

“Jadi harus jauh sebelum itu (tahapan dimulai) supaya bisa segera, karena yang perlu tahu kalau regulasi itu berubah kan bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi peserta pemilu juga, termasuk masyarakat,” tuturnya. (dc/int)