News

KPU Madina Usulkan Anggaran Rp54 Miliar

MADINA, FaseBerita.ID – Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dimulai 30 September 2019 mendatang. Agenda pertama perencanaan program dan anggaran sekaligus penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah.

Ha itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madina Fadillah Syarif SH, Kamis (22/8/2019).

“30 September sudah dimulai. Agenda kita yang pertama mengenai perencanaan program dan anggaran sekaligus penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah,” kata Fadillah Syarif.

Tahapan ini dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

“KPU RI sudah menerbitkan PKPU Nomor 15 tahun 2019 sebagai pedoman teknis pelaksanaan tahapan dan jadwal program Pilkada serentak tahun 2020. Dalam jadwal tersebut, dimulai dengan agenda program dan penganggaran yang dilaksanakan pada 30 September,” kata Syarif.

Mengenai anggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina, Fadillah Syarif mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp65 miliar. Namun, seiring pembahasan dan penyesuaian anggaran, Pemkab Madina meminta KPU agar merasionalisasi besaran anggaran.

“Kita sudah usulkan sebesar Rp65 miliar. Kemudian kita melakukan rapat sinkronisasi. Pemkab Madina meminta kita (KPU) agar melakukan rasionalisasi besaran anggaran. Dan, itu sudah kita lakukan,” terangnya.

“Setelah dirasionalisasi, anggaran sudah dikurangi menjadi Rp54 miliar. Kita masih menunggu tanggapan dan rapat pembahasan dari Pemkab Madina. Kalau dari KPU angka itu sudah cukup rasional, dan tak mungkin dikurangi lagi,” tambahnya lagi.

Terpisah, Pemerhati Demokrasi di Kabupaten Madina, Subriadi Nasution SH meminta KPU supaya memaksimalkan sosialiasi tentang tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di daerah itu.

“Kita berharap KPU memaksimalkan sosialisasi tahapan kepada masyarakat. Apalagi nanti seputar program maupun visi misi pasangan calon. Masyarakat perlu mengetahui secara detail tentang pasangan calon. Tentu hal ini perlu sosialisasi yang maksimal,” katanya. (wan)