News

KPU Madina Nonaktifkan PPK dan PPS Pilkada

FaseBerita.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menonaktifkan seluruh perangkat penyelenggara Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina Tahun 2020.

Penyelenggara Pilkada yang dinonaktifkan itu meliputi seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 23 Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 404 Kelurahan/Desa se Kabupaten Madina.

Penonaktifan tersebut melalui Surat KPU Madina bernomor 517/PL.02-SD/1213/KPU-Kab/III/2020
Keputusan penonaktifan PPK dan PPS tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU RI bernomor 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketua KPU Kabupaten Madina Fadhillah Syarif Minggu (29/3) menjelaskan, penonaktifan PPK dan PPS Pilkada Madina tahun 2020 berdasarkan surat keputusan KPU RI yang ditindaklanjuti dengan surat edaran KPU RI.

Dalam suratnya itu, KPU RI menginstruksikan KPU Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada agar menunda semua aktivitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh badan adhoc penyelenggara yaitu PPK dan PPS.

“Sesuai instruksi KPU RI, KPU Kabupaten/kota agar menunda semua kegiatan dan tahapan pelaksanaan Pilkada. Instruksi tersebut kita tindaklanjuti dengan penonaktifan semua PPK dan PPS. Ini sifatnya penonaktifan sampai ada petunjuk lebih lanjut dari KPU RI,” katanya.

Syarif menerangkan, penyebab penonaktifan ini dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Dan, PPK yang sudah bekerja menjalankan tahapan selama bulan Maret, KPU Madina akan membayarkan honorarium untuk bulan Maret.

“PPK akan dibayarkan honornya untuk bulan Maret, ini sedang dipersiapkan. Sementara PPS yang baru seminggu lalu dilantik, belum ada petunjuk pembayaran honorarium,” terangnya.

Saat disinggung bagaimana nasib Pilkada serentak tahun 2020 termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina, Syarif menyebut pihaknya menunggu arahan dan keputusan pimpinan mereka dalam hal ini KPU RI.

“Kita tidak bisa berandai andai dalam hal ini. Yang pasti apa keputusan pimpinan itu yang akan kami jalankan. Bisa saja nanti (bulan) pelaksanaannya saja yang diundur, karena tahapan pun sebagian sudah ditunda,” tuturnya. (wan)