News

KPU Humbahas Tunggu Surat Resmi

HUMBAHAS, FaseBerita.ID – Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang (PSU) perolehan suara DPRD Provinsi Sumatera Utara di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Humbang Hasundutan (Humbahas) Binsar Pardamean Sihombing mengatakan, pihaknya siap melaksanakan PSU setelah mendapat surat resmi dari KPU.

Binsar menuturkan, melalui berbagai media, pihaknya telah mengetahui MK mengabulkan gugatan Gerindra dan memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang. Oleh karena itu, pihaknya akan melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan hukum, namun masih menunggu surat resmi dari KPU.

“Ya, kita sudah mengetahui dari berbagai media, bahkan dari Youtube, kita tonton siaran langsung pembacaan putusannya. Tapi untuk pelaksanaannya kita harus tunggu surat resmi dari MK dan KPU RI sebagai dasar hukumnya. Tugas kami sekarang hanya menjaga kotak suara agar steril,” kata Binsar melalui telepon selulernya, Jumat (9/8/2019) lalu.

Binsar juga menerangkan bahwa penghitungan ulang suara dimaksud hanya penghitungan suara berdasarkan C1 Plano, bukan penghitungan ulang surat suara. “Hanya hitung ulang berdasarkan plano. Jadi, hanya membuka C1 plano tidak ikut surat suara. Itupun hanya di Kecamatan Dolok Sanggul” terangnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 135 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyusul dikabulkannya sebagian gugatan Partai Gerindra untuk perolehan suara DPRD Provinsi Sumatra daerah pemilihan (Dapil) Sumut 9.

Ke-135 TPS itu terletak di 24 desa yang tersebar di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.

“Memerintahkan termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk perolehan suara pemilihan umum DPRD Provinsi Sumatra Dapil Sumut 9,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memperbaiki formulir model C1 TPS, formulir model DAA1, formulir model DA1 dan formulir model DB1 dalam waktu selambatnya 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.Dalam gugatannya, Gerindra mengklaim telah kehilangan 2.098 suara di Kabupaten Humbang Hasundutan. Seharusnya, menurut pihak Gerindra, suara yang diperoleh Gerindra 10.009, tetapi oleh KPU tercatat 7.911.

Selain itu, menurut pihak Gerindra terjadi pengurangan pencatatan perolehan suara caleg Gerindra atas nama Robert Lumban Tobing, dari yang seharusnya 3.971 menjadi 1.836. Perubahan pencatatan suara itu terjadi karena adanya koreksi sepihak dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bawaslu Humbang kemudian melakukan koreksi pencatatan suara setelah membuat putusan cepat yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi pencatatan suara KPU. Putusan ini dibuat untuk menindaklanjuti adanya laporan pelanggaran. (sht/int)