News

KPK Usut Keterlibatan Tersangka Ferdy Yuman Terkait Pelarian Nurhadi

FaseBerita.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterlibatan Ferdy Yuman yang merupakan tersangka merintangi penyidikan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi melalui seorang saksi bernama, Calvin Pratama. Asisten Manager bagian legal pada PT Bintang Dharmawangsa Perkasa, Pluit – Jakarta itu diperiksa penyidik KPK mengenai kedekatan Ferdy dengan Nurhadi dan Rezky Herbiyono.

“Calvin Pratama (Asisten Manager bagian legal pada PT Bintang Dharmawangsa Perkasa, Pluit – Jakarta) didalami pengetahuannya terkait dengan kedekatan tsk FY dengan Nurhadi dan Rezky Herbiyono,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/2).

KPK menetapkan tersangka Ferdy Yuman sebagai tersangka merintangi penyidikan KPK. Ferdy resmi ditahan KPK pada Minggu (10/1), setelah KPK menangkapnya di sebuah hotel yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur.

Baca juga:

Terdakwa Korupsi Nurhadi Dikabarkan Menganiaya Petugas Rutan KPK

Sebelum berhasil ditangkap, Nurhadi dan Rezky yang merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung (MA) ini sempat menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK. KPK berhasil menanggap keduanya di rumah kawasan, Simprug, Jakarta Selatan pada Senin, 1 Juni 2020.

Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keduanya didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.00 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.

Ferdy Yuman disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

iklan usi