News

KPK Sita Uang Rp 52,3 Miliar, Diduga dari Suap Eksportir Benur

FaseBerita.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp 52,3 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. KPK menduga, uang puluhan miliar itu bersumber dari para eksportir benih lobster yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Hari ini (15/3/2021), tim Penyidik KPK melakukan penyitaan aset berupa uang tunai sekitar Rp 52,3 miliar, diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari KKP, untuk melakukan ekspor benih bening lobster tahun 2020,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (15/3).

KPK menduga, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang kini menyandang status tersangka memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP untuk membuat surat perintah tertulis, terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.

“Hal itu dimaksud kepada Kepala BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan),” ujar Ali.

Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut.

“Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada,” pungkas Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekjen KKP Akan Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, diduga ada peran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar dalam penerimaan uang sebesar Rp 52,3 miliar. Antam diduga diperintah Edhy Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membuat surat perintah tertulis terkait jaminan bank garansi.

“Tersangka EP sebelumnya diduga memerintahkan Sekjen KKP (Antam Novambar) agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/3).

Ali tak memungkiri, pihaknya bakal mengagendakan pemeriksaan terhadap Antam Novambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui terkait dugaan perintah khusus dari Juliari kepada Antam.

“Tentunya nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut kepada para saksi apakah kemudian ada unsur kesengajaan, misalnya dalam konstruksi secara keseluruhan proses di dalam dugaan korupsi seluruh peristiwa yang ada di perkara ini,” ucap Ali.

Ali memastikan, uang senilai puluhan miliar itu akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi. “Yang terpenting uang telah dilakukan penyitaan dan akan dikonfirmasi kepada para saksi. Saksinya siapa yang nanti akan dipanggil untuk dikonrfirmasi dan barang bukti ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” ujar Ali.

Meski demikian, Ali belum bisa membeberkan secara rinci kapan penyidik KPK akan memeriksa Antam terkait dugaan penerimaan uang Rp 52,3 miliar yang diduga dari hasil suap benur itu.

“Tentu ini kan perkara ada keterbatasan waktu ya, kurang lebih dua sampai tiga minggu lagi seharusnya selesai, otomatis nanti perkembangannya ke depan akan kami sampaikan siapa-siapa saksi akan dipanggil terkait barang bukti ini, nanti akan kami sampaikan,” cetus Ali.

Untuk diketahui, KPK sebelumnya telah menyita uang tunai senilai Rp 52,3 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. KPK menduga, uang puluhan miliar itu bersumber dari para eksportir benih lobster yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

KPK menduga, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang kini menyandang status tersangka memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.

“Hal itu dimaksud kepada Kepala BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan),” ujar Ali.

Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut.

“Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada,” pungkas Ali. (jp/fabe)

USI