News

KPK Ingatkan ASN dan Kades Jangan Korupsi

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tegas mengingatkan Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan Pangulu yang berada di wilayah Simalungun agar bener-benar bebas dari perilaku korupsi dan jangan sampai melakukan pungli kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Anggota KPK RI Azril Zah bidang pencegahan korupsi wilayah Sumut saat diwawancarai media ini, usai rapat dengan Pimpinan OPD, Camat dan Pangulu di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Pamatang Raya, Selasa (6/8/2019).

Azril Zah, Tim Korsupgah KPK RI itu menerangkan, kedatangannya ke Simalungun adalah ingin melakukan monitoring dan evaluasi (Monev). Sebab, menurutnya di daerah ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian.

Misalnya dari segi tata kelola pemerintahan dan opini tidak menyatakan pendapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Simalungun yang mengalami disclaimer dua kali berturut-turut. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan masalahnya akan semakin panjang yang akhirnya bisa berujung pada tindak pidana.

“Menurut kami, sistem keuangan itu harus dibenahi. Jangan sampai berturut-turut lagi. Sebab sudah dua kali mendapat disclaimer yakni tahun 2017 dan 2018. Temuan BPK ini warning sebenarnya,” ujarnya.

Ia menegaskan harus ada perubahan sistem tata kelola Pemerintahan Simalungun menuju arah yang lebih baik lagi. Karena opini tidak menyatakan, endapat tersebut bisa sebagai gambaran umum mengenai sistem keuangan. Artinya, disclaimer berarti ada masalah.

“Apakah itu masalah administrasi atau masalah yang lain, kita sudah mengingatkan ASN dan Sekda. Juga kita sudah mengingatkan supaya sistem kelola yang ada, benar-benar bebas dari perilaku korupsi. kita juga sudah mengingatkan dalam hal pelayanan publik jangan sampai ada pungli,” tegasnya.

Ia bahkan menyarankan media agar memantau kinerja para OPD, Camat dan Pangulu apakah sosialisasi pencegahan korupsi dan pungli benar-benar sudah ditetapkan kepada masyarakat.

“Silahkan teman-teman media memantau apakah perintah Sekda tadi dilaksanakan OPD, Camat dan Pangulu atau tidak. Kalau tidak dilaksanakan, tolong diinfokan saja kepada kita,” ucapnya.

Dipaparkannya, KPK ingin membenahi dari sistem tata kelola pemerintahan Simalungun pada 8 bidang. Di antaranya perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal pemerintah, aset, pendapatan daerah dan lain-lain.

“Setiap ada laporan terkait masalah di Simalungun pasti sampai ke kita. Tapi kami tidak bisa menyampaikan hal itu di sini. Kita maunya sistem tata kelola yang ada bisa menjamin bahwa pemerintahan di Simalungun tidak korup lagi,” imbuhnya.

Menurutnya, sumbangan yang jumlahnya dipatok (ditentukan, red) sudah termasuk pungli. Termasuk persoalan pungli di sekolah. Dia mengimbau jika menemukan masalah tersebut silahkan dilaporkan ke KPK.

“Kalau ada kutipan untuk menebus ijazah atau SK, tidak boleh. Itu dilarang keras. Apalagi kalau angkanya ditetapkan. Masa ia hanya untuk mendapat tandatangan dari seorang pejabat harus beralaskan uang? Itu bisa dikatakan korupsi dan pungli. Yang namanya pengurusan manajemen di ASN, seharusnya tidak ada pengutipan. Kalau ada ditemukan, tolong dilaporkan ke KPK,” jelasnya.

Menyikapi hal itu, Sekda Pemkab Simalungun Gidion Purba mengatakan dengan adanya sosialisasi tersebut, paling tidak perilaku ASN bisa berubah ke depannya.

“Saya sudah perintahkan semua kantor harus ada tulisan bahwasanya pelayanan kami gratis. Jangan ada lagi kutipan-kutipan. Itulah imbauan saya kepada seluruh ASN,” sebutnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar ASN jangan sampai tergoda dengan menerima uang atau lainnya.

“Kalau ada masyarakat memberikan sesuatu kepada ASN atas nama pelayanan, jangan diterima. Tanpa suap, anda akan tetap kami layani,” pungkasnya. (Mag05/des)