News

Kotak Suara Pilpres Dibuka Tanpa Disaksikan Bawaslu dan TKD 01

FaseBerita.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun dan Kota Siantar kembali membuka kotak suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, Jumat (7/6) lalu.

Pembukaan kotak suara Pilpres ini menindaklanjuti surat KPU Provinsi Sumatera Utara.

Ketua KPU Siantar Daniel Dolok Sibarani mengatakan, pihaknya membuka kotak suara untuk mengambil data rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Pembukaan kotak suara diatur pada Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf f, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, dan ayat (2), Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan, huruf a, berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara.

Pembukaan kotak suara menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 449/PL.01.6-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 02 Juni 2019 perihal persiapan dokumen dalam penyelesaian PHP Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara terkait pembukaan kotak suara Pilpres 2019 di KPU Simalungun, Eddy Rusman Purba, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, mengatakan, pembukaan kotak suara oleh KPU Simalungun melanggar Undang-undang. Pembukaan kembali dilakukan setelah tahapan pemilu selesai, harus atas perintah pengadilan dan Mahkamah Konstitusi.

“Jelas selama tahapan penghitungan suara, tidak silang sengketa dari kedua belah pihak peserta pilpres. Jadi tidak ada ada alasan untuk membuka kembali. Kami menolak dibuka kembali, demikian juga Bawaslu Simalungun. Karena itu aturannya,” katanya.

Menurut Eddy Rusman, pihaknya sudah menyampaikan ke Tim Kampanye Daerah dan Partai untuk mengajukan pengaduan ke DKPP terkait sikap KPU tersebut.

Sementara Komisioner Bawaslu Simalungun Bobbi Dewantara Purba mengatakan, pihak Bawaslu Simalungun tidak setuju dilakukan pembukaan kotak suara kembali. Karena Bawaslu belum mengetahui dalil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait hasil pemilihan presiden dan wakil presiden di Simalungun.

“Kami menolak pembukaan kotak suara. Maka kami tidak hadir saat kotak suara dibuka. Besok hal ini akan kami bahas kembali di kantor Bawaslu, untuk tindaklanjutnya,” kata Bobbi Purba, Minggu (9/6). (esa)