News

Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun Berlaku PPKM Mikro

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun termasuk dua dari enam daerah yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang mulai efektif, Selasa (9/3).

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi memastikan, PPKM Mikro yang dilaksanakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini tidak akan mengganggu ekonomi masyarakat.

Selain Siantar dan Kabupaten Simalungun, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Langkat, akan melakukan penerapan PPKM Mikro selama 14 hari, mulai 9 hingga 22 Maret 2021.

Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, PPKM Mikro itu dilakukan untuk menekan penularan Covid-19 di enam daerah tersebut. Namun tidak sampai mengganggu perekonomian masyarakat. “Iya, melakukan pembatasan-pembatasan rakyat, tapi bersifat tidak mengganggu ekonomi, tetap bersifat produktif. Terkhusus dilakukan pada malam hari,” kata Edy kepada wartawan, Senin (8/3).

Dikatakannya, penerapan PPKM Mikro ini berarti nantinya di setiap desa/kelurahan akan berdiri posko-posko. “Ada pembatasan-pembatasan sampai tingkat desa,” ungkapnya.

Pihaknya optimis jika hal ini mampu ditetapkan secara maksimal, maka kesehatan akan pulih akibat pandemi dan ekonomi pun dapat segera bangkit lagi. Begitupun Gubsu menekankan, pola 5M masih menjadi andalan jitu dalam meminimalisir penularan wabah Corona di wilayah ini.

Kepala Dinas Kominfo Sumut, Irman Oemar sebelumnya menyebutkan, kebijakan itu merupakan tindaklanjut dari hasil rapat dengan Menko Bidang Perekonomian pada 4 Maret 202, agar wilayah yang tingkat penyebaran Covid-19 masih tinggi untuk diterapkan PPKM Mikro.

“Penerapan PPKM Mikro tersebut tertuang dalan Surat Gubernur Sumut Nomor 360/1879/2021 tertanggal 4 Maret 2021,” katanya.

Adapun prinsip PPKM Mikro adalah pembatasannya dibuat berskala yang kemudian dengan berjalannya waktu, penanganannya akan semakin berskala kecil dan semakin tersasar. Lalu PPKM Mikro juga mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian hingga ke tingkat RT. Perbedaan lain yang terlihat adalah pelonggaran aktivitas perkantoran dalam PPKM berbasis mikro.

Pada PPKM sebelumnya, Kemendagri menetapkan bekerja di kantor atau work from office (WFO) hanya diperkenankan 25 persen dari kapasitas penuh perkantoran. Sedangkan pada PPKM Mikro, aturan tersebut diperlonggar hingga 50 persen dari kapasitas kantor, dan WFH bisa dikurangi menjadi 50 persen.

Untuk kegiatan sekolah tetap dilakukan secara online/daring. Lalu wilayah desa atau kelurahan wajib mendirikan posko yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat.

“Mengingat penyebaran Covid-19 di Sumut masih tinggi, untuk itu kita melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021,” terang Irman.

Sementara Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Arsyad Lubis menjelaskan bahwa pemerintah pusat menetapkan Sumut untuk menjalankan PPKM Mikro karena pengalaman provinsi lain yang ikut PPKM Mikro mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19. “Penerapan PPKM Mikro sendiri adalah upaya partisipatif atau gotong royong dari semua elemen masyarakat. Upaya ini dalam rangka mengatasi dan menahan laju penularan Covid-19 dengan lebih cepat,” ujarnya.(prn/fabe)