News

Korupsi Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo Ditahan KPK

FaseBerita.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Politikus Partai Gerindra itu diamankan bersama sejumlah pihak di Bandara Soekarno Hatta, pada Rabu (25/11) dini hari.

Penangkapan terhadap Edhy diduga terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Edhy saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif di KPK.

“Benar KPK tangkap, terkait ekspor benur,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Menelisik harta kekayaan Edhy Prabowo dalam laman elhkpn.kpk.go.id, terbaru dia menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2019. Edhy total memiliki harta kekayaan Rp 7.422.286.613.

Harta yang dilaporkan Edhy naik signifikan selama menjadi Anggota DPR RI, pada 31 Desember 2018 atau saat menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 Fraksi Partai Gerinda, harta yang dilaporkannya sebesar Rp 4.562.804.877.

Dalam laporan LHKPN yang diterbitkan pada 19 Desember 2019. Aset kekayaan milik Edhy terbesar dari properti berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 4.349.236.180.

Tercatat Edhy memiliki 10 aset properti miliknya, sebanyak tujuh bidang tanah tersebar di Muara Enim dan tiga properti berada di Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, untuk harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin, total yang dimiliki Edhy mencapai Rp890.000.000. Harta bergerak lainnya milik Edhy mencapai Rp 1.926.530.000.

Politikus Partai Gerindra ini juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 256.520.433. Kendati demikian, Edhy tidak tercatat memiliki utang.

Ini Kata Politisi Golkar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Penangkapan itu karena elite kader Gerindra tersebut terkait kasus korupsi benih lobster atau benur.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi berharap Edhy Prabowo bisa melewati prosesnya dengan baik. Ia juga berdoa, Semoga diberikan kekuatan atas kasus yang menimpa kader Gerindra tersebut.

“Berharap pak menteri Edhy dan teman-temanya bisa melewati proses ini dengan baik dan memiliki kekuatan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (25/11).

Politikus Partai Golkar ini juga menuturkan, sejak awal dirinya tidak setuju dengan ekspor benih lobster tersebut. Karena benih lobster itu merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungan.

“Walau jumlahnya katanya ada 2 miliar, bagi saya tidak penting jumlahnya berapa. Yang terpenting bagi kita bahwa dia bagian dari laut, bagian eksosistem, biarkan dia tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan,” katanya.

Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, benih lobster Indonesia tersebut dikirim ke Vietnam. Negara yang merupakan kompetitor di bidangan bidang perikanan dan sumber daya laut. Bahkan untuk saat ini, Vietnam sudah punya kemampuan dan teknologi budi daya perikanan yang canggih dan memadai.

“Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor kok bahan bakunya kita kirim,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dedi juga mengatakan, sejak awal dirinya selalu memperingati Edhy Prabowo untuk tidak membuka ‘keran’ ekspor benih lobster tersebut. Sehingga komisi yang ia pimpin sudah memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster.

“Apabila nanti dibuat ada raker dengan KKP ya saya akan terus menyampaikan bahwa benih lobster ini dihentikan,” katanya. (jp/fi)

USI