News

Komnas PA Minta Pemerintah Siapkan Internet Gratis bagi Siswa

FaseBerita.ID – Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) meminta pada pemerintah agar menyiapkan layanan gratis internet gratis bagi anak sekolah dan berlaku untuk semua peserta didik di desa, kota maupun di daerah perbatasan dan daerah bencana.

Ketua Komnas PA menyambut baik diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa pandemi covid19 yang mengatur pelarangan satuan pendidikan yang berada di zona kuning, zona orange, dan zona merah melakukan pembelajaran tatap muka atau “normal back to school” adalah kebijakan yang tepat dan mengedepankan kepentingan terbaik anak.

“Dengan diperpanjangnya program belajar dari rumah (daring), berbagai pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan juga harus diselesaikan secara tepat dan cepat. Salah satunya bagaimana menemukan solusi bagi sekolah dan siswa di berbagai daerah yang tidak punya akses listrik dan internet, termasuk di daerah-daerah perbatasan dan daerah bencana,” demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam siaran pers nya, Jumat (19/6).

Lebih jauh Arist menjelaskan, supaya kebijakan pemerintah tidak terkesan uji coba atau eksperimen, sudah sepatutnyalah sebelum keputusan bersama antar menteri diberlakukan seharusnya pemerintah sudah menyediakan fasilitas internet gratis di saat pembelajaran proses sekolah jarak jauh, daring akan diberlakukan dan memastikan pula bahwa akibat diberlakukannya SK bersama ini menimbulkan beban biaya dengan demikian seluruh biaya yang ditimbulkan harus sudah diintegrasikan dengan dana dan anggaran yang disiagakan dan disiapkan melalui program dana desa.

Lanjut dia, Kemendikbud sudah harus bertanggung jawab untuk segala proses dan konten pendidikan, sedangkan Kominfo bertanggungjawab menyediakan teknis infrastruktur penyediaan layanan internet gratis untuk semua sekolah, baik negeri dan swasta di semua tingkatan baik di desa, kota dan di daerah perbatasan serta daerah bencana, maupun penyediaan alat-alat elektronik dan jaringannya. Sementara Kemendes menyiapkan anggaran yang cukup yang diintegrasikan dalam anggaran dan dana pemberdayaan hak anak atas pendidikan dan perlindungan anak.

“Oleh sebab itu sangatlah penting dan agar tidak terjadinya carut marutnya dunia pendidikan di Indonesia di dalam bangsa ini sepakat menjalankan tatanan perilaku hidup normal baru di sektor pendidikan, adalah merupakan kewajiban pemerintah baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi selain menggratiskan atau membebas dari seluruh biaya layanan internet selama masa sekolah di rumah saja, juga harus memastikan dalam situasi negara dalam Bencana Nasional Covid 19, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pendidikan di masing-masing pemerintah dan sektor yang sebelumnya ditetapkan 20 persen menjadi 50 persen,” jelasnya.

Arist menegaskan dalam situasi Indonesia Darurat Bencana Nasional, kebijakan ini harus mendapat dukungan politik anggaran di DPR dan Menteri Keuangan. Dengan demikan semua anak di Indonesia yang tinggal di desa, kota, bahkan di daerah-daerah perbatasan dan daerah bencana, bisa mendapat layanan keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah tanpa diskriminasi, tegas Arist. (rel/mis)