News

Komnas PA: Destinasi Wisata Kawasan Danau Toba Harus Ramah Anak

FaseBerita.ID – Jika perkembangan wisata Kawasan Danau Toba (KDT) tidak diantisipasi penataan dan pertumbuhannya sejak dini, KDT dimungkinkan berpotensi rawan terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual komersial serta pelanggaran-pelanggaran hak-hak anak lainnya.

Sebab anak sangat berpotensi untuk menjadi korban dari pertumbuhan tersebut, seperti perdagangan narkoba dan obat bius, pornografi fedofilia dan bentuk-bentuk ekploitasi seksual komersial bentuk lainnya.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, Sabtu (31/8/2019).

Arist mengingatkan penataan wisata seperti penataan lingkungan hidup dan sanitasi, prilaku wisata kuliner, pembangunan infrastruktur daerah wisata, serta pengembangan dan pertunjukan seni dan budaya wajib mengedepankan kepentingan terbaik anak.

“Mari kita jaga dan lindungi anak dari segala dampak negatif dari perkembangan wisata  kita (the best interest of the child). Inilah prinsip dasar pembangunan destinasi wisata “Ramah Anak” yang harus menjadi komitmen kita semua. Saya belum melihat pembangunan destinasi wisata KDT sebagai tujuan wisata dunia yang dicanangkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, penataan dan pembangunannya memperimbangkan  kepentingan terbaik anak. Pendek cerita belum ke arah sana,” ungkapnya.

Arist Merdeka mengingatkan, di beberapa negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam dan beberapa negara Asean lainnya sudah mengantisipasi sejak dini pembangunan wisata tiap-tiap negara selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak dengan cara salah satunya mengkampanyekan wisata ramah anak dan wisata yang mengedepankan kepentingan terbaik anak, seperti mewajibkan setiap hotel dan  tempat-tempat hiburan wisata dan hiburan malam dan destinasi wisata lainnya untuk dilarang melibatkan anak dalam tujuan wisatanya.

“Seperti penggunaan sexual anak (child prostitusi anak) dengan mengingatkan wisatawan dengan ancaman pidana maksimal, sehingga anak-anak terjaga dan terlindungi dari segala bentuk tujuan eksploitasi seksual komersial, fedofila, eksploitasi ekonomi, perdagangan obat bius, narkoba, pornografi dan bentuk-bentuk pelanggaran hak anak lainnya,” katanya.

Menurut dia, tanda-tanda ke arah eksploitasi telah terlihat di KDT seperti tingginya anak-anak terpapar HIV/AID, tingginya pengguna akun pornografi dan porno aksi, banyaknya anak-anak di kawasan wisata Danau Toba saat ini menjadi pekerja dengan menawarkan dagangannya kepada wisatawan-wisatawan lokal dan international pada event-event wisata tertentu, misalnya pada hari Sabtu dan Minggu dan pada hari-hari besar lainnya, serta berkembangnya tempat-tempat hiburan malam di pinggir atau tepi pantai atau Danau dengan menawarkan praktek-praktek prostitusi dan narkoba.

“Nah, jika situasi ini tidak diantisipasi sejak dini, maka wisata KDT dimungkinkan berpotensi menjadi surganya bagi penikmat fedofilia, seksual komersial anak, perdagangan dan peredaran narkoba seperti yang pernah diduga terjadi di Bali,” kata Arist Merdeka Sirait.

Dilanjutkannya, atas tanda-tanda dan ciri dari destinasi wisata ini, Komnas Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan penghormatan, pembelaan dan perlindungan bagi Anak Indonesia, meminta dan mendesak serta mengingatkan  pengelola KDT dan kepada semua pemimpin daerah di KDT untuk segera mengkampanyekan destinasi wisata KDT sebagai wisata ramah anak, paling tidak Pulau Samosir ramah anak, dengan melibatkan tekat bersama semua stakeholder termasuk pengelola hotel dan penginapan daerah-daerah tujuan wisata, tempat kuliner, dan tempat-tempat hiburan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada memberikan perlindungan bagi anak dari dampak negatif wisata.

“Tidaklah berlebihan demi masa depan dan kepentingan terbaik anak, sudah saatnya destinasi Wisata KDT menjadi wisata ramah anak,” kata Ketua Komnas PA ini.

Oleh karena itu, dirinya berharap, untuk  mewujudkan ke arah sana diperlukan komitmen pemerintah dan wakil Rakyat (DPRD) melahirkan Peraturan Daerah (Perda) dan masing-masing kepala desa di KDT membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang gerakan perlindungan anak sekampung (SAHUTA) dengan menggunakan kearipan lokal dengan cara menggerakkan kembali sistim kekerabatan yang ada ditengah-tengsj masyarakat. Dan adat Bangso Batak yakni “Sisada Anak Sisada Boru” sebagai antisipasi dampak negatif dari perkembangan wisata, dengan demikian masyarakat KDT dan pemerintah bisa berkomitmen destinasi wisata KDT menjadi wisata ramah anak di masa depan. (mis/osi)