News

Komnas PA dan Polri MoU Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Terkait Hukum

FaseBerita.ID – Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai  lembaga yang diberikan mandat, fungsi dan tugas untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia, Rabu (7/8/2019) di Kantor Komnas PA Bilangan Jakarta Timur menanda tangani kerjasama Nota Kesepahaman (Merandum of Understanding) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), untuk memberikan pembelaan, pendampingan dan  perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berhadapan dengan hukum,  korban kekerasan  seksual, fisik, psikis, penelantaran dan perlakuan salah.

Penandatanganan Nota Kesepemahanan (MoU) yang sudah dapat dilaksanakan  sejak MoU ini ditandatangani oleh kedua institusi, untuk mewakili Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak ditandatangani langsung Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, sedangkan bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri) Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Martuani Sormin.

“Nota Kesepemahan ini sudah bisa digunakan kedua lembaga termasuk didalamnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masing-masing daerah di Indonesia untuk membangun kerjasama strategis dengan Pihak Kepolisian  dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan medis bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban kekerasan seksual, fisik, verbal maupun korban penelantaran dan perlakuan salah,” jelas ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada New Tapanuli, Kamis (8/8) melalui siaran Pers nya.

Lebih jauh Arist Merdeka Sirait menerangkan bahwa maksud dan tujuan ditandatanganinya Nota  Kesepemahaman ini  dibuat sebagai pedoman bagi Komnas Perlindungan Anak dan Polri untuk menjalin kemitraan strategis dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum diseluruh wilayah hukum di Indonesia. Sedangkan tujuan dibuatnya Nota kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang strategis dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum.

“Untuk ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU) ini disepakati meliputi pertukaran data dan atau informasi,  bantuan pendampingan hukum dan ahli serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Masih menurut keterangan Arist, pada bagian pertukaran data dan informasi baik Komnas Perlindungan Anak dan Polri saling bertukar data dan atau informasi dalam rangka penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum baik secara manual maupun elektronik. Kemudian disepakati pula dalam situasi tertentu pertukaran data dan atau informasi yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

“Untuk bantuan pendampingan  hukum dan ahli,  pihak Kepolisian dapat meminta bantuan pendampingan dan ahli dalam proses penegakan hukum dan pemulihan trauma korban serta memberikan bantuan sebagai dimaksud pada tujuan dibuatnya kesepahaman ini. Yang tidak kalah pentingnya,  kerjasama ini dibuat juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bahwa pihak kepolisian dengan Komnas Perlindungan Anak akan memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada para penyidik Polri khususnya di Unit PPPA di masing-masing Polres di Indonesia, Jaksa dan hakim,  pegiat Lembaga  Perlindungan Anak (LPA) melalui penyelenggaraan pelatihan khusus dalam  penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum,” kata Arist.

Lanjutnya, sasaran sosialisasi terhadap aktivitas dan program yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini meliputi pegawai pada Komisi Nasional Perlindungan Anak,  Pengurus Lembaga Perlindungan Anak di tingkat provinsi,  Kabupaten dan Kota  serta pegawai Negeri Sipil pada Polri terdiri dari anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Untuk mengimplementasi Nota Kesepemahaman ini, dalam waktu tidak terlalu lama, saya akan mensosialisasi kesepakatan ini kepada seluruh Polres di Indonesia dan kepada aparatur penegak hukum lainnya agar dapat segera pula menyelenggarakan Pelatihan Keahlian Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berhadapan  dengan hukum di 5 Kota sebagai pilot Projek,” terang Arist.

Menurut dia, Itu artinya Nota Kesepemahaman sudah bisa digunakan  kedua lembaga untuk memberikan pendampingan dan penegakan  hukum dan ahli dalam menangani perkara ABK yang berhadapan dengan hukum di seluruh wilayah hukum di Indonesia. (mis/osi)