News

Komnas HAM Minta Presiden Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada 2020

FaseBerita.ID – Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Perppu terkait penundaan pelaksanaan Pilkada serentak pada 2020. Hal ini ditegaskan Komnas HAM melalui surat nomor 045/TUA/V/2020 tertanggal 4 Mei 2020.

“Komnas HAM menyampaikan alasan penundaan tersebut berkaitan dengan hak fundamental terutama hak untuk hidup, hak atas kesehatan dan hak atas keamanan seluruh pihak, termasuk banyak wilayah yang menyelenggarakan pilkada masuk zona merah dan zona kuning,” kata Ketua Tim Pemantau Pemilu Daerah Komnas HAM, Hairansyah dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Meski Pilkada merupakan bagian dari pemenuhan hak untuk turut serta dalam pemerintahan berupa hak untuk memilih dan dipilih, akan tetapi Komnas HAM meminta agar seluruh elemen bangsa untuk fokus pada upaya pencegahan dan penanganan masalah Covid-19.

Hairansyah menuturkan, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah menjadikan keselamatan masyarakat sebagai hal utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penundaan Pilkada.

Dia juga meminta agar pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjadi dasar penundaan pemilihan kepala daerah, sehingga memberikan adanya kepastian hukum.

“Menjamin kepastian terlaksananya tahapan pemilu lanjutan, baik dari segi regulasi maupun ketersediaan anggaran,” pinta Hairansyah.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar pemerintah memastikan tahapan pilkada lanjutan dilakukan setelah kondisi keadaan darurat kesehatan berakhir.

Pemerintah juga harus menjamin adanya perlindungan hak untuk dipilih terhadap calon dari jalur perseorangan yang telah mengikuti tahapan penyerahan dukungan, dengan memastikan jaminan perlakuan yang sama dengan calon yang diusulkan oleh partai politik.

“Meski masa darurat kesehatan telah berakhir, pelaksanaan pilkada lanjutan diharapkan tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian pelaksanaan seluruh tahapan pilkada yang akan dilaksanakan guna memastikan adanya jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh pemilih, peserta pilkada dan penyelenggara pemilu,” tandas Hairansyah. (JP)