News

Komite Provinsi Danau Toba Telah Dibentuk, Ini Tujuannya…

FaseBerita.ID – Saat ini, Kawasan Danau Toba (KDT) telah menjadi salah satu dari sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Upaya peningkatan pembangunan guna menunjang kunjungan wisatawan telah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekitar kawasan tersebut.

Dengan demikian, peningkatan jumlah wisatawan yang masuk ke kawasan Danau Toba akan mendongkrak income (pendapatan) masyarakat di sekitarnya.

Untuk memaksimalkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tersebut, pemerintah pusat kemudian membentuk sebuah badan untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan tersebut.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Upaya lain dalam peningkatan pembangunan di kawasan danau toba juga mengalir dari beberapa tokoh di seputaran kawasan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara membentuk Perkumpulan Komite Provinsi Danau Toba.

“Dengan adanya pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara menjadi Provinsi Danau Toba, maka daerah di kawasan ini akan semakin berkembang karena dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal,” kata Ketua Perkumpulan Komite Provinsi Danau Toba Edison Manurung, Selasa (7/5).

Selain itu, terbentuknya Provinsi Danau Toba lanjut Edison, akan memperbaiki perekonomian dari suatu daerah bahkan memperkokoh kedaulatan NKRI.

Mantan Ketua KNPI ini menambahkan, sebelumnya Komite Provinsi Danautoba (KPD) telah dibentuk para penggagas pada tahun 2017. Dan pengesahan berbadan hukum dari Kementerian HAM RI ditetapkan pada tanggal 13 September 2018.

Menurutnya sesuai dengan Undang-undang, bahwa dengan adanya 7 Kabupaten/Kota sebagai mitra dari Badan Otorita Danau Toba yang berpusat di Sibisa telah memenuhi persyaratan pembentukan Provinsi Danau Toba.

Mengenai gagasan Provinsi Tapanuli, Edison sendiri tidak menampik jika dirinya pernah berada di dalam barisan untuk memperjuangkan gagasan tersebut.

“Kami sekarang mengacu ke Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BODT dan kami para panitia Protap dulu ada juga sekarang di Komite. Misalnya Saidi Butar-Butar mantan Anggota DPR RI era SBY adalah salah satu inisiator pemekaran Protap dan bergabung sekarang di KDT,” sebut Edison.

Dirinya berharap dan memohon doa serta dukungan agar rencana pembentukan Provinsi Danau Toba dapat berjalan dengan baik.

Perlu diinformasikan, Perkumpulan Komite Provinsi Danau Toba telah melakukan empat kali rapat tentang wacana pemekaran dari Sumatera Utara menjadi provinsi Danau Toba. Melalui rapat itu membahas hal yang berkaitan pembentukan provisi baru, melakukan roadshow dengan menggelar seminar publik untuk sosialisasi dan menghimpun pendapat masyarakat Danau Toba, dan hal lainnya.

Pada rapat tersebut dibacakan susunan organisasi Perkumpulan Komite Provinsi Danau Toba yang menjadi lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM diantaranya adalah Edison Manurung (Ketua Umum), Jansen H Sinamo (Ketua), Hudson Markiano Hutapea (Ketua), Jornal E Siahaan (Wakil Ketua), SM Tampubolon (Wakil Ketua), J Sontang Simatupang (Wakil Ketua), Tonny Rons Hasibuan (Sekretaris Umum), Saut Sitompul (Sekretaris I), Roy Monang Manurung (Sekretaris II), Martin Leonardo Manurung (Sekretaris III), dan Marthin Hutabarat (Bendahara Umum). (prtk/int)

Pengurus Provinsi Danau Toba saat menggelar rapat bersama.