News

Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar Hanya Dihukum Potong Gaji 40 Persen

Terbukti Menghubungi Walikota Tanjungbalai Syahrial

JAKARTA, FaseBerita.ID– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menerima keputusan Dewan Pengawas KPK yang menjatuhkan sanksi etik berat terhadapnya. Sebab, dirinya dinilai terbukti melanggar kode etik, karena berhubungan dengan pihak berperkara Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial.

“Saya menerima tanggapan Dewas. Saya terima dan tidak ada upaya-upaya lain. Saya terima,” kata Lili usai menjalani sidang putusan etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin(30/8).
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean telah menyatakan, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku.

Lili dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.
“Mengadili menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani,” ujar Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis,” imbuhnya.

Dalam menjatuhkan putusan etik ini, Majelis Etik Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Lili dinilai tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
“Terperiksa selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya,” ujar Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.

Sementara itu, hal yang meringankan Lili dinilai mengakui perbuatannua dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.
Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut.

Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbunyi, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Didesak Mundur

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai sanksi etik yang dijatuhkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Padahal, Lili dijatuhkan sanksi etik berat, karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku.
10 Interesting Facts About Earth’s Oceans Lili hanya dihukum pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

“Putusan Dewas KPK dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena semestinya sanksinya adalah permintaan mengundurkan diri (bahasa awamnya pemecatan),” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (30/8).

Pegiat antikorupsi ini mendesak agar Lili Pintauli Siregar untuk mengundurkan diri dari kursi Pimpinan KPK. Hal ini dilakukan demi kebaikan KPK, serta demi kebaikan pemberantasan korupsi dan kebaikan NKRI.
“Pengunduran diri Lili Pintauli Siregar adalah menjaga kehormatan KPK, karena jika tidak mundur maka cacad noda akibat perbuatannya yang akan selalu menyandera KPK. Sehingga akan kesulitan melakukan pemberantasan Korupsi,” tegas Boyamin.

Terkait akan membawa kasus Lili ke Bareskrim Mabes Polri, sambung Boyamin, hal tersebut masih dalam pengkajian. Tentu dengan pertimbangan dari putusan Majelis Etik Dewas KPK.
“Opsi melaporkan perkara ini ke Bareskrim berdasar dugaan perbuatan yang pasal 36 UU KPK masih dikaji berdasar putusan Dewas KPK yang baru saja dibacakan,” cetus Boyamin.

Ini Besaran Potongan Gaji Lili Pintauli Siregar

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti melanggar kode etik serta mendapatkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen. Berapa total nominal pemotongan gaji Lili?
Perihal sanksi itu diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020. Perihal sanksi berat itu diatur pada Pasal 10 ayat 4.

Berikut bunyinya:
Pasal 10
(4) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Dewan Pengawas dan Pimpinan,

terdiri atas:
a. pemotongan gaji pokok sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
b. diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dan Pimpinan.
Mengenai opsi pengunduran diri, Tumpak mengatakan itu dilakukan bila putusan etik sudah disepakati Majelis Dewas KPK. Untuk itu, kata Tumpak, putusan untuk Lili tidak perlu diperdebatkan.
“Seperti diketahui bahwa dalam Peraturan Dewas itu ada sanksi. Sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Sanksi berat itu terdiri dari 2 hal: satu pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan, satu lagi diminta untuk mengundurkan diri. Majelis berpendapat, ini pendapat majelis bahwa cukup memadai bahwa yang bersangkutan dijatuhkan sanksi pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena itu hasil musyawarah majelis sesuai dengan keyakinan Majelis Dewas,” ucap Tumpak.

Gaji Pokok Wakil Ketua KPK Rp 4.620.000

Terlepas dari itu, berapa sebenarnya gaji pimpinan KPK. Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah sedikit memberikan gambaran. Melalui akun Twitter-nya, Febri menyayangkan putusan Dewas KPK terhadap Lili itu.
Dari penelusuran, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, gaji pokok Ketua KPK sebesar Rp 5.040.000 dan Wakil Ketua KPK sebesar Rp 4.620.000.
Selain gaji pokok, Pimpinan KPK mendapatkan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, hingga tunjangan hari tua.

Bila dijumlahkan, Ketua KPK yang saat ini dijabat Firli Bahuri mendapatkan Rp 123.938.500. Sementara itu, wakilnya, yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango menerima Rp 112.591.250. Dengan angka tersebut, potongan gaji 40 persen untuk Lili dihitung hanya gaji pokoknya yaitu 40 persen dari Rp 4.620.000 atau sebesar Rp 1.848.000. Sedangkan tunjangan yang diterima Lili senilai Rp 112.591.250 per bulan masih utuh.(jp/dtk/fabe)