News

KNPI Madina Tegas Mendesak Penutupan PLTP SMGP

Buntut Insiden Semburan Gas H2S

FaseBerita.ID – Insiden semburan gas H2S di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di lokasi Well Pad Tanggo PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) masih menyisakan luka yang mendalam bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Khususnya warga masyarakat Desa Sibanggor Julu dan Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Madina.

Sebab, insiden yang terjadi di pekan terakhir pada bulan Januari lalu itu, telah merengut 5 korban jiwa dan puluhan warga lainnya mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Panyabungan.

Hal ini disampaikan oleh ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DPD Kabupaten Madina, Bung Tan Gozali, Senin (15/3).

Tan Gozali mengatakan, insiden yang merengut korban jiwa itu telah dinyatakan suatu kelalaian dan adanya mal operasional yang dilakukan oleh perusahaan. “Kementerian dan Kepolisian sudah menyatakan bahwa insiden itu suatu kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Maka KNPI Madina menyatakan bahwa air mata masyarakat harus dibayar dengan penutupan perusahaan,” katanya.

Pernyataan ini sambung Tan Gozali, karena melihat dampak aktivitas perusahaan selama ini, yang mana bukan kali ini saja perusahaan menimbulkan korban jiwa. Sebelumnya juga sudah pernah menimbulkan korban yakni dua orang jatuh ke kolam pembuangan limbah perusahaan.

“Perusahaan ini bukan kali ini saja membuat masyarakat menangis, sebelumnya juga sudah ada dua orang anak jatuh ke kolam pembuangan limbah. Belum lagi soal sejumlah pipa yang terpasang di dekat pemukiman warga, pipa itu juga sudah beberapa kali pernah mengalami kebocoran yang membuat warga di sekitar mengalami pingsan,” jelasnya.

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, seharusnya pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebab, banyak hal yang seharusnya dikaji dulu dan dipertimbangkan sebelum perusahaan kembali memulai aktivitasnya.

“Bagaimana soal warga di sekitar lokasi sumur, berapa jarak radiusnya, apakah harus direlokasi? Apakah warga tetap bisa berladang saat perusahaan kembali beraktivitas? Ini kan harus dikaji dan menjadi pertimbangan. Peran pemerintah daerah harus hadir untuk kepentingan masyarakat. Dan keselamatan masyarakat harus dijamin karena itu yang paling utamanya,” ujarnya.

KNPI Madina juga menyesalkan keluarnya ijin pengoperasian kembali sebagian aktivitas perusahaan pada saat proses penyelidikan kepolisian dan persoalan tuntutan warga belum selesai.

“Ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM kami nilai menciderai hati nurani masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Proses penyelidikan kepolisian dan tuntutan warga kan sampai saat ini belum selesai, malah perusahaan kembali beraktivitas,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT SMGP sudah kembali memulai sebagian aktivitas di perusahaan panas buminya.

Pengoperasian kembali sebagian aktivitas yang dimulai dengan pengeboran langsung disaksikan oleh Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Harris, pada Jumat (26/2) lalu, saat melakukan peresmian.

Pengoperasian sebagian aktivias perusaan panas bumi ini berdasarkan surat persetujuan permohonan kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia tertanggal 19 Februari 2021, dengan nomor surat T-348/EK.04/Dep.T/2021.

Pengoperasian kembali perusahaan ini diklaim sudah pula disetujui oleh Bupati Mandailing Natal dalam pembahasan rapat bersama Forkopimda Plus, Camat Puncak Sorik Marapi, serta Kepala Desa di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

Head of Corporate Affairs PT SMGP, Syahrini Nuryanti mengatakan, adapun Unit yang diizinkan untuk beroperasi sementara ini, yakni proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Marapi Unit 1 kapasitas 45 MW.

Di Unit 1 kapasitas 45 MW itu ada aktivitas dengan kegiatan operasional 2 Unit Rig pengeboran panas bumi.

“Untuk Unit Power Plant belum ada (yang beroperasi-red), karena ada persiapan yang harus dilakukan. Persiapan itu sudah mulai dilakukan hari ini. Selain itu kegiatan pengeboran sudah dimulai kembali hari ini juga. Semua sesuai surat dari Dirjen EBTKE,” kata Syahrini Nuryanti dalam keterangannya, baru-baru ini.(mag 01/fabe)

USI