News

Ketua Gema Pasti: Tidak Adil!

Soal Masa Jabatan Walikota

SIANTAR, FaseBerita.ID– Ketua Gerakan Mileniel Pendukung Asner-Susandi (Gema Pasti) Agustian Tarigan ST, menegaskan pihaknya menolak terkait pernyataan pihak Kemendagri yang mengatakan pelantikan Susanti dewayani dilaksanakan menunggu perioderisasi Walikota Hefriansyah berakhir Februari 2022. Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan pembohongan publik dan tidak adil!

“Pemilihan kepala daerah kemarin periode 2021-2024. Artinya kepala daerah terpilih harus dilantik pada 2021 sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Masih kata Agus, jika mengacu kepada pernyataan Kemendagri yang dimuat di media bahwa sesuai perioderisasi Hefriansyah berakhir tahun depan, itu artinya sudah melangggar peraturan perundang-undangan dan merugikan walikota terpilih. Sebabm periodenya menjadi 2022-2024.

“Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, kita harapkan pemerintah pusat mempertimbangkan. Karena kebijakan tersebut dinilai tidak adil!” pungkasnya.

Sementara itu, mantan anggota DPRD Pematangsiantar Efendi Siregar mengatakan tahapan, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar seyogianya sudah masuk dalam tahapan pelantikan. Sebagaimana KPU Pematangsiantar sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah sudah menyelesaikan tugasnya hingga penetapan calon.

“Setelah adanya penetapan dari KPU, DPRD sudah melakukan rapat paripurna mengusulkan pelantikan. Namun, herannya kenapa belum ada kepastian kepada masyarakat kapan dilakukan pelantikan,” ujarnya.

Diakui Efendi, beberapa waktu lalu pihaknya bersama anggota DPRD Siantar konsultasi ke Kemendagri terkait pelaksanaan Pilkada dan pelantikan walikota terpilih.

“Waktu itu kita diterima langsung Biro Otda. Mereka mengatakan, apabila masa jabatan walikota belum berakhir, maka akan dikompensasi sebagaimana diatur oleh perundang-undangan,” pungkasnya.

Masih kata Efendi, untuk kepastian waktu pelantikan, maka DPRD, KPU Siantar dan partai politik pendukung walikota terpilih sebaiknya turut mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan pemerintah pusat agar segera menetapkan waktu pelantikan.

“Masyarakat Kota Pematangsiantar bertanya-tanya kapan pelantikan Walikota Siantar. Masyarakat terkesan ditipu atau dibohongi. Masyarakat disuruh memilih, tetapi setelah selesai pemilihan, tidak ada kepastian kapan pelantikan,” tandasnya. (osi)