News

Ketua Askonas Simalungun: Keluarga Pejabat Boleh Jadi Rekanan Asal Ikut Aturan

FaseBerita.ID – Ketua DPC Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Simalungun, Ade Farnan Saragih, mengingatkan pengusaha jasa konstruksi dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Simalungun untuk mematuhi aturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Walau keluarga pejabat, termasuk keluarga bupati, tetap bisa menjadi rekanan dengan catatan ikut aturan dan tidak mengintervensi pejabat kuasa pengguna anggaran menggunakan kekuasaan.

“Aturan berlaku sama, keluarga bupati atau pejabat lain juga harus memiliki badan usaha tersendiri dan memiliki ijin yang lengkap. Untuk jasa konstruksi, selain ijin normatif mereka juga harus memiliki tenaga ahli tetap dan sertifikat badan usaha. Tanpa SBU, SKT atau SKA, jangan dicoba main di proyek konstruksi, akan berurusan dengan hukum,” kata Ade Farnan Saragih.

Pria yang biasa dipanggil Bang Ade ini mengingatkan, para pejabat kuasa pengguna anggaran di Simalungun, agar taat azas dan aturan hukum di proses pengadaan barang dan jasa.

Sementara untuk proyek-proyek yang terkait swakelola yang sumber dana DAK, tidak boleh dikontrakkan kepada rekanan.

“Jika ada dana DAK SD atau SMP yang dikontrakkkan, akan berurusan dengan hukum. Demikian pula dengan dana BOS SD dan SMP, adalah wewenang penuh penggunaannya di sekolah dan diatur oleh pejabat yang berwenang di sekolah. Tidak boleh ada intervensi,” kata Ade Farnan Saragih.

Hal ini disampaikan Ade setelah banyak mendapat keluhan dari para kepala sekolah SD dan SMP, yang merasa diintervensi terkait proyek swakelola di sekolah masing-masing.

Pasalnya para kepala sekolah tidak bisa berkelit dari hukum, jika pengerjaannya tidak tepat. Karena kepala sekolahlah yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran tersebut, sepenuhnya. (esa)