News

Kepala BPKD Siantar Masih Kosong, Layanan Publik Terkendala

SIANTAR, FaseBerita.ID – Sudah dua minggu lebih Badan Pengelolaan Keungan Daerah (BPKD) Siantar kekosongan jabatan kepala dan bendahara. Hal ini berdampak bagi pelayanan publik khususnya pada Bidang Pendapatan II.

Sejumlah masyarakat yang mengurus pemecahan maupun penggabungan PBB hingga penerbitan PBB tidak bisa dilayani oleh pegawai di Bagian Pendapatan II. Alasannya, dalam pengesahannya harus ada penetapan atau tandatangan dari Kepala BPKD.

“Kami masyarakat sangat bingung melihat Pemko untuk mengurus pemecahan PBB tidak bisa. Katanya kepala BPKD tidak ada,” ujar salah seorang warga kepada koran ini, Selasa (30/7/2019).

Menurut warga, sudah hampir satu bulan urusan pemecahan PBB tidak bisa diselesaikan dan jawaban dari pegawai Bidang Pendapatan hanya sabar menunggu.

“Padahal itu sangat kami butuhkan untuk keperluan lainnya. Harusnya walikota bisa melihat keluhan masyarakat,” ujarnya mengeluh.

Warga tersebut mengaku sudah hampir 6 kali bolak balik ke kantor BPKD tapi tidak membuahkan hasil.
Terpisah, sejumlah pegawai saat diwawancarai media ini mengaku dalam pemecahan PBB atau penerbitan PBB yang baru tidak bisa dilakukan sepanjang belum ada tandatangan dari Kepala BPKD.

“Bagaimanalah, karena situasi ini semua jadi terganggu. Pekerjaan pun menumpuk. Sebab tidak ada yang bisa menandatangani,” ujar pegawai di sana.

Mereka mengaku hampir setiap hari masyarakat ada yang kecewa dan komplain karena sejumlah urusan layanan publik tidak bisa diselesaikan.

“Mudah-mudahan bisa segera dibuat penggantinya,” harap warga.

Sementara itu, saat dikofirmasi kepada Sekretaris Daerah Pemko Siantar Budi Utari Siregar terkait keluhan warga tersebut, Sekda mengatakan masih menunggu surat dari Polda soal surat penahanan Adiaksa Purba selaku Kepala BPKD.

Sementara itu, menurut Kepala BKD Zainal Siahaan bahwa surat penahanan Adiaksa Purba telah diterima BKD pada Jumat (27/7/2019) lalu.

“Suratnya sudah ada. Mudah-mudahan minggu ini kita buat Plt di BPKD,” terang Budi Utari Siregar.

Sebagaimana dieketahui, Adiaksa Purba dan Erni Zendrato selaku Kepala dan Bendahara BPKD Siantar telah ditahan oleh Polda sejak 13 Juli 2019 lalu.

Keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka usai OTT Unit Tipikor Poldasu atas kasus pungli upah pungut pajak. (pra/des)