News

Kejatisu Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi TRB dan TSS Madina

MADINA, FaseBerita.ID – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), akhirnya menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tapian Siri Siri Syariah (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Ketiga tersangka masing-masing yaitu RL, Plt Kadis Perkim Kabupaten Mandina, kemudian ED Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), KAR yaitu PPK Dinas Perkim.

“Kita menyadari begitu antusias masyarakat mengikuti kasus ini. Karena itu kami telah menetapkan tiga tersangka untuk tahap awal dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Tapian Siri-siri Syariah dan Taman Raja Batu,” tegas Asisten Intelijen Kejatisu Leo Simanjuntak kepada wartawan di gedung Kejatisu, Jumat (19/7/2019).

Kata Leo, peningkatan tahapan dari penyelidikan ke penyidikan sekaligus menetapkan tiga tersangka, adalah bentuk keseriusan Kejatisu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Utara.

“Dan juga sebagai kado Hari Bhakti Adhyaksa ke 59 Kejatisu,” kata Leo.

Aspidsus Irwan Sinuraya menambahkan, berdasarkan hasil audit akuntan publik, ditemukan adanya unsur kerugian negara sebesar Rp 4,7 miliar dari pengerjaan dua proyek taman rekreasi di Madina.

“Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dari dua lokasi proyek itu, ditemukan adanya unsur kerugian negara mencapai Rp4,7 miliar,” beber Sinuraya.

Aspidsus yang baru bertugas di Kejatisu ini menyatakan, akan secepatnya membawa kasus tersebut ke pengadilan untuk disidangkan. Disinggung dugaan keterlibatan Bupati Madina Dahlan Nasution dalam kasus ini, pihaknya masih melakukan penelusuran.

“Kalau memang ada fakta baru nantinya di sidang, kita akan tetapkan tersangka baru. Bila menyeret nama bupati, pasti akan kita tetapkan menjadi tersangka juga. Itu skala prioritas lah,” jelasnya.

Terkait pemanggilan pasca penetapan tersangka, Sinuraya mengatakan telah memanggil ketiga tersangka. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah ketiganya akan dilakukan penahanan atau tidak.

“Kalau tidak salah hari ini (Jumat kemarin) kita periksa. Tapi apakah akan dilakukan penahanan, itu tergantung penyidik. Kalau memang atas dasar kepentingan penyidikan perlu ditahan kita akan tahan, akan saya tandatangani surat penahanannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat dari Madina maupun Tabagsel, beberapa kali melakukan aksi unjukrasa di depan Kejatisu.

Dalam aksinya, mereka meminta agar Kejatisu secepatnya memberikan kepastian hukum, apakah ada unsur korupsi dalam proyek tersebut atau tidak. Bahkan mereka juga mensinyalir adanya keterlibatan Bupati Madina Dahlan Nasution sehingga Kejatisu didesak untuk segera memberikan kepastian hukum.

Penasehat Hukum Tersangka: Ini Aneh dan Terkesan Dipaksakan

Koordinator Penasehat Hukum ketiga tersangka kasus dugaan korupsi TRB dan TSS yakni Ridwan Rangkuti menyebut penetapan tiga orang tersangka kasus TRB dan TSS ini menurutnya aneh dan terkesan dipaksakan.
Karena, kata Ridwan. Sampai saat ini belum jelas berapa kerugian Negara berdasarkan audit BPKP.

“Dan tidak jelas proyek mana yang berpotensi merugikan Negara itu, di dalam TRB dan TSS ada 17 proyek dari beberapa dinas termasuk Dinas Perkim, Dinas PUPR, dan Dinas Pemuda Olahraga, hingga saat ini tidak jelas proyek yang mana bermasalah,” sebutnya lewat siaran pers, Sabtu (20/7/2019).

Penasehat Hukum Pemkab Madina ini menjelaskan, apabila menurut Kejatisu ada kerugian Negara sekitar Rp 4,6 Miliar berdasarkan audit akutan public dari Jakarta, Ridwan menyebut menurut hukum kewenangan auditor swasta masih polemic apakah berwenang mengaudit permasalahan proyek pemerintah.

“Bukankah ada BPK dan BPKP yang berwenang khusus memeriksa penggunaan uang Negara, kenapa Kejatisu tidak meminta BPK atau BPKP untuk mengaudit penggunaan dana Negara dalam pembangunan TRB dan TSS.
Hampir dua tahun penyelidik Kejatisu melakukan pemeriksaan, hingga Juni 2019, kenapa Asintel berani berjanji kepada pengunjukrasa akan menetapkan tersangka pada tanggal 22 Juli 2019,” ungkap Ridwan Rangkuti.

Ia bahkan meragukan aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini ke Kejatisu perihal kasus dugaan korupsi TRB dan TSS.

“Apa pengunjukrasa itu murni untuk penegakan hukum? Atau jangan jangan mereka ditunggangi atau dipesan pihak lain, ada apa sebenarnya dengan Asintel Kejatisu?” tambahnya lagi.

Namun demikian, Ridwan Rangkuti selaku Tim Penasehat Hukum Pemkab Madina mengaku menghormati keputusan Kejatisu tersebut.

“Kami juga telah melayangkan surat permohonan penundaan pemeriksaan para tersangka yang seharusnya hari Jumat kemarin, ditunda hingga selesai Acara Ulang Tahun Adhiyaksa, setelah tanggal 22 Juli 2019,” tutupnya. (wan)

iklan usi