News

Kejari Sorot Dana Reses DPRD Labuhanbatu

FaseBerita.ID – Desakan untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan miliaran rupiah dana reses DPRD Labuhanbatu ditanggapi Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu. Lembaga adhyaksa itu akan mempelajari persoalan itu.

” Terima kasih atas informasinya” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu Kumaedi melalui Kasi Intelijen Syahron Hasibuan SH didampingi Kasi Pidsus M Husairi SH, Rabu (10/6).

Menurut Syahron, pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari persoalan itu sebelum melangkah lebih jauh. ” Akan kita pelajari terlebih dahulu” katanya singkat.

Aktivis Koaliasi Independen Anti Mafia Terstruktur (KIAMaT) Ishak,  sebelumnya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut belanja barang dan jasa kegiatan reses DPRD Labuhanbatu yang mana pada tahun 2020 diperkirakan anggaran mencapai Rp 3,375 miliar yang terdiri dari belanja makan minum reses, sewa teratak dan sewa sound system.

Menurut Ishak, belanja barang dan jasa reses terutama untuk belanja makan minum reses yang nilainya lebih dari Rp 2 miliar dari total Rp 3,375 miliar alokasi dana belanja barang dan jasa reses tahun 2020. Pengelolaan tidak sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dugaan itu kata Ishak terungkap dari pengakuan Kabag Persidangan DPRD Labuhanbatu Suprapto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengtakan bahwa belanja barang dan jasa senilai Rp 3,375 miliar dikelola langsung oleh Sekretariat DPRD dengan mengalokasikan Rp 25 juta dalam bentuk uang tunai kepada para anggota DPRD untuk satu kali reses sebagai biaya belanja makan minum, sewa teratak dan sewa sound system.

Belanja barang dan jasa reses, apalagi belanja makan dan minum reses yang nilainya diperkirakan Rp 2 miliar lebih, pengadaannya harus melalui mekanisme tender sebagaimana diatur Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Kalau cara yang dipakai dengan mengalokasikan Rp 25 juta per anggota DPRD dasar hukumnya, apa?” tanya Ishak.

Kemudian lanjut Ishak, pengadaan belanja makan minum reses yang nilainya diperkirakan Rp 2 miliar lebih, kontraknya harus berbentuk surat perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (5).

“Karena nilainya sudah lebih dari Rp 200 juta, maka bentuk kontrak dalam pengadaan belanja makan minum reses harus menggunakan kontrak surat perjanjian,” terang Ishak.

Ishak menambahkan, dengan melalui mekanisme tender dan surat perjanjian, realisasi anggaran belanja barang dan jasa reses DPRD Labuhanbatu akan lebih tepat karena uang dipastikan akan sesuai peruntukannya yakni untuk belanja makan minum reses.

Hal itu sesuai dengan tujuan dari  pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a)  yakni untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Sebaliknya, pengelolaan anggaran reses oleh Sekretriat DPRD dalam bentuk uang Rp 25 juta per anggota DPRD untuk setiap satu kali reses, berpotensi mengakibatkan penggunaan anggaran tidak tepat. Ia pun mendedak agar anggaran itu untuk diusut.

“Ini harus diusut oleh aparat penegak hukum. Bongkar seperti apa dokumen pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya telusuri. Jika ada yang menyimpang, maka harus ada yang bertanggung jawab,” pinta Ishak.

Sementara itu, Kabag Persidangan Sekretariat  DPRD Labuhanbatu Suprapto, selaku PPTK kegiatan reses DPRD Labuhanbatu sebelumnya kepada koran ini menegaskan kalau anggaran kegiatan belanja barang dan jasa reses mencapai miliaran rupiah itu langsung dikelola Sekretariat DPRD tanpa proses lelang untuk dikerjakan pihak rekanan.

Untuk tahun ini, pihaknya menganggarkan dana berkisar Rp25 juta untuk setiap kegiatan reses masing-masing anggota DPRD Labuhanbatu yang berjumlah 45 orang.

“Selain itu, ada tambahan dana tunjangan reses Rp10 juta untuk setiap anggota dewan,” jelas Suprapto saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (15/5/2020).

Menurut Suprapto, kegiatan reses akan dilakukan sebanyak 3 kali pada tahun 2020. Namun, pada reses sidang kedua tahun sidang pertama, yang dilakukan selama 6 hari sejak 7 April lalu, telah dilakukan penyesuaian penganggaran dan teknis kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Dimana setiap anggota dewan, sambungnya, tidak lagi mengumpulkan konstituennya secara beramai-ramai, namun dengan pola mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah. Atas perubahan ini, maka setiap anggota dewan hanya menghabiskan anggaran reses sebesar Rp16,5 juta yang diperuntukkan sebagai biaya makanan dan minuman konstituen yang dikunjungi.

“Jadi tidak ada lagi anggaran sewa teratak dan kursi, dan Rp16,5 juta itu hanya untuk makan dan minum. Tapi kalau dana tunjangan reses masih tetap Rp10 juta untuk setiap anggota dewan,” paparnya.

“Tapi jika musibah Covid-19 ini telah berakhir saat masa reses selanjutnya, besar kemungkinan anggaran reses anggota DPRD itu akan dikembalikan seperti semula, yakni Rp25 juta untuk setiap anggota dewan,” tambahnya. (nik/rah)