News

Kecurangan Pemilihan BPD Desa Sion Selatan Terungkap

Panitia Siap Lakukan Pemilihan Ulang

HUMBAHAS, FaseBerita.ID – Lagi-lagi dugaan persekongkolan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sionom Hudon (Sion) Selatan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali terungkap.

Setelah berbagai kejanggalan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan panitia, kali ini diketahui bahwa Panitia Pemilihan BPD dengan sengaja tidak melibatkan unsur masyarakat dalam kepanitiaan, meskipun hal itu merupakan suatu keharusan yang diaturkan pada Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

Freddy Sihotang, warga Dusun Janji, yang juga merupakan pendamping desa di Kecamatan Parlilitan menyebutkan bahwa dalam pemilihan anggota BPD, pada pelaksanaannya dilakukan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Panitia dimaksud paling banyak berjumlah sebelas orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak tiga orang dan unsur masyarakat paling banyak delapan orang.

“Hal itu jelas-jelas diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 9 ayat 2 sebagai acuan untuk proses pemilihan BPD,” ujar Freddy usai pemilihan BPD digelar baru-baru ini.

Lebih lanjut, kata dia, pemilihan anggota BPD seyogianya dihadiri oleh unsur pemerintahan kecamatan dan pendamping desa.

“Namun kami melihat kedua unsur tersebut tidak hadir di sini. Kita tidak tau kenapa. Perlu diingat bahwa kehadiran saya di sini adalah sebagai warga desa, bukan sebagai pendamping. Tidak ada undangan untuk kami terkait kegiatan ini,” bebernya.

Senada diungkapkan Lambok Simbolon, pendamping lokal di Desa tersebut. Sebagai pendamping, dia sudah mengingatkan panitia akan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh panitia sesuai dengan tahapan, mekanisme dan peraturan yang ada, namun tidak diindahkan oleh panitia. Karenanya, menurutnya diperlukan peran Dinas Terkait (DPMDP2A) untuk menyelesaikan permasalahannya.

”Sebagai pendamping, tugas kita hanya mendampingi, mengingatkan kalau-kalau ada penyimpangan. Kita jelaskan serta kita arahkan mereka menurut aturan, tapi keputusannya tetap ada pada mereka (panitia, red),” ujar Lambok yang juga warga Desa Sion Selatan.

Terpisah, Ketua Panitia Pemilihan BPD Sion Selatan, Linton Tinambunan saat dikonfirmasi, mengakui bahwa pihaknya tidak ada melibatkan unsur masyarakat.

“Benar, panitia terdiri dari seluruh perangkat desa,” singkatnya melalui seluler (21/5).

Linton juga membenarkan banyak kejanggalan serta dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilihan BPD Sion Selatan. Dan dia mengakui itu adalah kekurangan dari panitia dan menuding pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A) tidak mensosialisasikan Peraturan yang mengatur terkait pemilihan BPD, sehingga hal itu terjadi.

Oleh karena itu, Linton menyampaikan, pihaknya siap melakukan pemilihan ulang anggota BPD jika diperintahkan oleh DPMDP2A atas surat pernyataan keberatan masyarakat.

“Silahkanlah masyarakat membuat keberatan. Kami siap melakukan pemilihan ulang. Kalau hanya dengan kata-kata, tidak ada dasar kami mengadakan pemilihan ulang,” ketusnya.

Sebelumnya diberitakan, warga Desa Sionom Hudon (Sion) Selatan, Kecamatan Parlilitan, Humbang Hasundutan (Humbahas) kecewa, serta menyesalkan sikap panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sionom Hudon Selatan untuk periode tahun 2019-2024 yang dinilai arogan serta menyalahi aturan.

Pasalnya, dari awal sampai terlaksananya proses pemilihan BPD yang digelar di gereja Jemaat Allah, Dusun Janji, Desa Sionom Hudon Selatan, Sabtu (18/5) lalu, terkesan ditutup-tutupi juga sarat  dengan rekayasa. Mereka panitia bahkan berani melanggar Permendagri nomor 110 tahun 2016 untuk memuluskan akal bulusnya bersama sejumlah kontestan yang tidak menginginkan proses demokrasi berjalan semestinya.

Kejanggalan terlihat pada proses pemilihan. Di mana, metode (tatacara) yang dilakukan untuk memilih tujuh orang BPD di desa tesebut tidak seragam. Ada calon yang dipilih melalui pemugutan suara oleh warga dusun masing-masing, ada pula yang hanya ditunjuk berdasarkan kesepakatan antar calon (bukan kesepakatan warga, red). Selain itu, tidak dibukanya ruang/kesempatan untuk keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota BPD setempat.

Hal ini bisa dilihat dari hanya satu orang calon perempuan yang ikut serta harus rela menelan kekalahan dari saingannya satu dusun, karena panitia tidak menyediakan ruang untuk keterwakilan perempuan.

Firma Tinambunan (59), salahsatu calon BPD dari Dusun Janji mengatakan, kejanggalan sudah terlihat sejak awal. Salah satunya adalah mepetnya tenggang waktu yang diberikan. Di mana, menurut dia, panitia hanya memberi waktu empat hari sejak diumumkan. Padahal,  di dalam permendagri No 110 tahun 2016  pasal  10 ayat (1) disebutkan bahwa panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu enam bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

“Pengumuman ditempel baru ditempelkan hari Selasa (14/5), sementara Sabtu sudah pemilihan. Padahal, desa tetangga, yakni Desa Sihotang Hasugian Tonga juga mengadakan pemilihan BPD, tapi mereka diberikan kesempatan dua sampai tiga minggu. Bahkan diwartakan di gereja atau tempat ibadah lainnya. Kertas pengumuman juga ditempel. Kenapa di sini (Sion Selatan, red) beda,” ujar Firma kepada wartawan.

Lebih lanjut Firma mengungkapkan, keberingasan panitia tidak putus sampai di sana. Diduga untuk mempersempit peluang warga mencalonkan diri, panitia bahkan nekad merubah persyaratan calon BPD yang seharusnya memberi kesempatan kepada warga lulusan sekolah menengah pertama atau sederajat.

Baca juga: Warga Desak Pemilihan Ulang BPD Desa Sion

“Kesempatan itu kandas karena panitia semena-mena mengubah persyaratan dengan membatasi pendidikan minimal tamatan SLTA sederajat,” sesalnya.

Parahnya, meski aturan persyaratan calon anggota BPD pasal 13 poin (d) yang menyatakan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat telah dirobah semena-mena oleh panitia menjadi berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, namun belakangan diketahui salah satu anggota BPD yang dinyatakan menang tanpa pemilihan ternyata justru hanya memiliki ijazah SMP.

“Kami sudah tanya langsung kepada Wardi Tinambunan, panitia Pemilihan BPD. Dia membenarkan bahwa salahsatu Anggota BPD berinisial ST yang menang tanpa pemilihan mendaftar dengan menggunakan ijazah SMP,” tukasnya. (sht/osi)

USI