News

Kasus Suap Rp17 M untuk Tender Sembako, Mensos Juliari Batubara Tersangka

FaseBerita.ID – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) diduga menerima aliran suap senilai Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan, negara mengeluarkan uang senilai Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan dengan dua periode penanganan dalam program Bansos Covid-19. Diduga politikus PDI Perjuangan itu pada periode pertama menerima fee sebesar Rp12 miliar.

Pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) kepada Juliari dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Baca juga: Anak Buah Kena OTT KPK, Mensos Juliari: Kita Masih Monitor Perkembangannya

“Pemberian uang tersebut, selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari P Batubara. Untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12) dini hari.

Sementara pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar sekitar Rp 8,8 miliar.

“Yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari,” ucap Firli.

Menurut Firli, mantan Wakil Bendahara Umum PDIP itu menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.

“Selanjutnya oleh MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang diantaranya AIM, HS dan juga PT RPI (Rajawali Parama Indonesia) yang diduga milik MJS. Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW selaku PPK,” pungkas Firli.

Baca juga: KPK OTT Pejabat Kemensos: Dugaan Suap Bansos Covid-19

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos), Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jokowi Sudah Ingatkan Jangan Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati proses hukum yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan suap program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19. Hal ini menyusul ditetapkan Mensos Juliari sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Jatah Menteri KP Rp1500 Per 1 Ekor Benur

“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi” kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (6/12).

Jokowi menuturkan, pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten dan kota. “Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta menegaskan, tidak akan melindungi jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlibat korupsi. Menurutnya, pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Kantor KKP Digeledah KPK: Uang dan Dokumen Disita

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” pungkas Jokowi.

Dalam kasus dugaan suap pengadaan Bansos Covid-19, Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.

Juliari Digantikan Menko PMK Muhadjir Effendy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim. Hal ini menyusul ditetapkannya Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19.

“Menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial,” kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (6/12).

Baca juga: Korupsi Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo Ditahan KPK

Terkait proses hukum yang menjerat Juliari, Jokowi menghormati proses tersebut. Padahal dia mengaku sering mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan korupsi.

“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi,” sesal Jokowi.

Jokowi menuturkan, pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten dan kota.

“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Jokowi.

Miliki Harta Rp47,18 Miliar

Menelisik harta kekakayaan Juliari dalam laman e-lhkpn.go.id pada Minggu (6/12), Wakil Bendahara Umum PDIP itu memiliki harta sebanyak Rp 47,18 miliar. Juliari terakhir menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 30 April 2020 untuk laporan periodik 2019.

Harta dari sektor aset dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah menjadi aset kekayaan terbanyak Juliari. Dia tercatat memiliki 11 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Badung (Bali), Simalungun (Sumatera Utara), Bogor (Jawa Barat) dan Jakarta dengan nilai total Rp 48.118.042.150 atau Rp 48,1 miliar.

Juliari tercatat hanya memiliki satu unit alat transportasi berupa mobil Land Rover Jeep tahun 2008, senilai Rp 618.750.000. Sementara itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Juliari senilai Rp 1.161.000.000. Juliari juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 4.658.000.000. Kas dan setara kasnya, senilai Rp 10.217.711.716. Total, harta Juliari sebanyak Rp 64.773.503.866. Kendati demikian, dia memiliki utang senilai Rp 17.584.845.719. Sehingga total hartanya sebanyak Rp 47.188.658.147. (jp/fabe)