News

Kasus Dugaan Penistaan Agama di Pematangsiantar Dihentikan Kajari

Kajari Sebut Jaksa Peneliti Keliru

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan 4 tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djasamen Saragih Pematangsiantar dihentikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar, Agustinus Wijono dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), Rabu (24/2/2021).

Perkara itu dihentikan setelah penyidik Polres Kota Pematangsiantar merampungkan tugasnya. Dalam hal ini, SKP2 dikeluarkan Kajari Pematangsiantar setelah berkas perkara itu dinyatakan lengkap oleh dua jaksa peneliti Edwin Nasution dan Ramah Hayati Sinaga.

Berkas dinyatakan lengkap, pasca penyidik Polres Pematangsiantar melengkapi petunjuk jaksa peneliti melalui P19.

Baca juga:

Namun kemudian, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar, kasus itu dihentikan penuntutannya oleh Kajari Siantar.

SKP2 diterbitkan karena Kajari Pematangsiantar menilai jaksa peneliti Edwin Nasution dan Ramah Hayati Sinaga keliru dalam menilai unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa DAA, REP, EP dan RS.

“Ada kekeliruan dari jaksa peneliti terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa,” ucap Agustinus Wijono pada konferensi pers di kantornya.

Kajari Pematangsiantar menyatakan tidak terpenuhi bukti penistaan agama yang didakwakan terhadap para terdakwa. Menurut Agustinus, para terdakwa tidak terbukti dengan sengaja (unsur kesengajaan) untuk menista suatu agama.

Kemudian, unsur lainnya berupa penghinaan di ruang publik, juga disebut tidak terbukti. Karena ruang forensik (instalasi jenazah) RSUD Djasamen Saragih bukan tempat umum. Karena di ruangan itu, katanya, tidak semua orang bebas untuk masuk, di saat pemulasaran jenazah terduga Covid-19. Sedangkan unsur lainnya yang juga tidak terbukti adalah unsur permusuhan. (ros/fabe)